Baliho Puan Banyak Dikritik, Begini Jawaban PDIP

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan pemasangan baliho maupun billboard Ketua DPR Puan Maharani di sejumlah daerah dilakukan oleh anggota DPR Fraksi PDIP sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Billboard dipasang oleh anggota DPR sesuai dapil masing-masing, karena Mbak Puan adalah perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah Indonesia," kata Politikus PDIP Hendrawan Supratikno di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Hendrawan yang juga anggota Komisi XI DPR mengklaim pemasangan baliho maupun billboard itu tak terkait dengan Pilpres 2024. Ia menyebut Pilpres 2024 masih jauh dan hal itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pilpres itu wilayah prerogatif Ketum, Bu Mega, bukan optimasi aktivasi para kader," ujarnya.

Menurut Hendrawan, pemasangan baliho maupun billboard Puan di sejumlah daerah itu terkait dengan posisi Puan sebagai Ketua DPR bukan Ketua DPP PDIP.
   
Selain oleh anggota DPR, kata Hermawan, baliho Puan ada yang dipasang pengurus DPD dan DPC maupun para relawan di sejumlah daerah.

Ia menyebut narasi yang dibangun dalam pemasangan billboard maupun baliho itu terkait kebersamaan dan persatuan bangsa.

"Narasi yang dibangun terkait dengan kebersamaan dan persatuan bangsa. Membangkitkan semangat gotong-royong dan disiplin komunitas dalam menghadapi pandemi," ujarnya.

Sejumlah baliho atau billboard Puan Maharani terpasang di sejumlah daerah, seperti Jakarta hingga Surabaya. Baliho Puan mayoritas bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan". Selain itu, ada juga tulisan "Jaga Iman, Jaga Imun".

Sejumlah baliho Puan pun menjadi sasaran vandalisme di Kota Surabaya dan Gresik. Baliho putri Megawati itu dicoret dengan tulisan "Open BO", "PKI", hingga "Koruptor". Polisi pun telah menangkap pelaku yang menulis "PKI" dan "Koruptor" di baliho Puan.

Namun banyak pihak yang yakin, ada "perintah" dari DPP PDIP untuk membuat baliho tersebut karena serentak terjadi di hampir seluruh provinsi. Hal ini ditengarai karena rendahnya elektabilitas Puan Maharani dalam berbagai survei.

Politisi PDIP yang elektabilitasnya tinggi justru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sayangnya, Ganjar tak direstui DPP PDIP. PDIP menganggap Ganjar terlalu berlebihan dalam mem-branding diri yang membuatnya disuruh mencari partai lain jika ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024.

Sinyal ini cukup jelas, PDIP memang ingin menaikkan Puan dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun