Airlangga Bakal Langgar UU Jika Tak Punya Izin Tertulis dari Jokowi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Musyawarah nasional (Munas) Golkar tinggal menghitung hari. Pendaftaran calon ketua umumnya pun telah dibuka. Sejumlah kader taelah mengambil formulir untuk maju memperebutkan kursi ketum parpol berlambang beringin itu.

Ketua Bidang Pendidikan Dasar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam oun mengingatkan Airlangga Hartarto yang dikabarkan akan maju di munas untuk lebih meminta izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ridwan mengatakan, Airlangga saat ini bukan sekadar ketua umum Golkar, tetapi juga menteri yang merupakan orang yang dipilih sebagai pembantu presiden.

Menurut Ridwan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara melarang menteri merangkap jabatan pimpinan organisasi yang menerima dana APBN maupun APBD. Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, partai kontestan pemilu seperti halnya Golkar juga menerima dana APBN.

"Ada ketentuan di dalam UU Kementerian Negara atau keputusan presiden, itu harus ada izin. Menteri untuk menjadi pengurus organisasi sosial saja harus izin ke presiden, apalagi partai politik. Nah, itu harus ada," kata Ridwan melalui layanan pesan ke media, Minggu (1/12)

Salah satu bakal calon ketua umum Golkar itu pun meminta Airlangga taat aturan. Ridwan menyatakan, Airlangga sebelum kembali mencalonkan diri di Munas Golkar harus bisa mengantongi izin tertulis dari Presiden Jokowi.

"Airlangga harus menunjukkan izin tertulis dari Presiden Jokowi itu kepada para peserta Munas Golkar. Dengan begitu, ada transparansi dan ketaatan pada asas saat pemilihan calon ketua umum Golkar," paparnya.

Surat itu, lanjutnya, akan dibacakan di Munas oleh ketua penyelenggara. Sebab, kalau enggak ada izinnya, enggak bisa. Itu pasti ditolak. “Pegangan kami, kan bukan hanya AD/ART. Pegangan kami juga UU,” tutur Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyinggung desas-desus tentang tiga menteri yang mencoba mengintervensi Golkar demi mempertahankan Airlangga di kursi ketua umum. Ridwan mengkhawatirkan cara-cara nirdemokrasi akan membuat Golkar terpecah.

Karena, biasanya setiap Munas Golkar selalu menyisakan kelompok yang menyempal. Menurutnya, kemunculan Partai Hanura, NasDem, Gerindra dan Berkarya tak terlepas dari kekecewaan para pendiri parpol-parpol itu terhadap pelaksanaan Munas Golkar.

"Kalau memaksakan (cara-cara antidemokrasi, red), berarti sama saja dia menghancurkan partai. Orang yang merasa terzalimi akan keluar," ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar serta pengamat memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara.

Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkhawatirkan parpol yang menaunginya bakal kembali dilanda perpecahan pascapelaksanaan musyawarah nasional (munas) awal Desember mendatang apabila cara-cara seperti itu dilaksanakan.

Menurutnya, Airlangga Hartarto menggunakan cara-cara tak demokratis demi mempertahankan diri menjadi ketua umum Partai Golkar. Seperti mewajibkan para pendaftar caketum mengantongi dukungan 30 persen dari

"Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan akan banyak kader Partai Golkar yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi (eksodus) besar-besaran kalau dipaksakan dengan cara seperti itu," kata Agun usai menghadiri diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jumat (29/11).

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Fadjroel Rachman menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan ikut campur pada pemilihan calon ketua umum Golkar. Bahkan, kepala negara sudah menegaskan bahwa dirinya tidak sama sekali mendukung salah satu kandidat calon ketua umum Golkar.

"Tidak ada campur tangan dari Istana," ujar Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).

Fadjroel mengatakan, dalam setiap kesempatan Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur dengan pemilihan calon ketua umum partai berlogo pohon beringin tersebut.

"Itu tegas Pak Jokowi dan dinyatakan ketika pidato di beberapa tempat," katanya.

Selain Airlangga dan Bamsoet, ada tiga nama lainnya sekadar informasi, yakni Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo.

Adapun pemilihan ketua umum Golkar dilakukan lewat mekanisme Musyawarah Nasional (Munas). Perhelatan akbar itu dilakukan 3-6 Desember 2019 bertempat di Jakarta. Setiap caketum yang siap maju wajib mengumpulkan 30 persen suara dukungan.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal