karteker-akan-lakukan-penandatanganan-nphd
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Setelah menunggu sekitar satu bulan sejak dibentuknya tim karteker KONI Riau pada awal Januari 2021 lalu, akhirnya terkait Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI Riau mulai ada titik terang.
Hal ini seiring telah rampungnya penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Boby Rahmat mengatakan, untuk perancangan NPHD pihaknya akan melakukan komunikasi bersama karteker Ketua Koni Riau.
"Dispora Riau telah berkonsultasi dan akan segera melakukan penandatanganan NPHD tersebut," ujar Boby Rahmat.
Sementara anggota Carateker KONI Riau Medison Dahlan mengatakan, semula penandatanganan NPHD tersebut diagendakan pada 7 Februari kemarin. Namun karena adanya kegiatan Gubernur Riau ke luar daerah maka agenda tersebut akan dijadwal kembali.
"Penandatanganan dapat segera dilakukan untuk selanjutnya membahas teknis pelaksanaan Musorprovlub KONI Riau," ujar Medison, Selasa (8/2).
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman menunjuk Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat Mayor Jenderal TNI (Purn) Andrie TU Soetarno menjadi karteker KONI Riau.
Penunjukkan karteker dilakukan karena habisnya masa kepengurusan serta jabatan Plt Ketua KONI Riau periode 2017-2021 akhir Desember lalu.
Caretaker ditunjuk KONI Pusat untuk melanjutkan kepengurusan hingga terpilihnya kepengurusan yang baru. Tim karteker diberikan waktu selama 6 bulan sejak SK diterbitkan, untuk melaksanakan Musorprovlub KONI Riau.(dof)
Pembangunan Tol Bukittinggi-Sicincin mulai memasuki tahap awal. Pengadaan lahan dan dampak proyek menjadi fokus pembahasan.
Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga yang diwarnai…
Keterlambatan pasokan BBM ke Pulau Bengkalis menyebabkan antrean panjang di SPBU. Warga juga mengeluhkan mahalnya…
Seekor bayi Gajah Sumatera betina lahir sehat di Taman Nasional Tesso Nilo. Kelahiran ini menambah…
Belanja pegawai Kepulauan Meranti mencapai 34,37 persen dari APBD. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius…
Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan SPMB 2026/2027 harus bebas titipan, jual beli kursi, pungli, dan penyalahgunaan…