Tukin TNI dan Kemenhan Naik Jadi 90 Persen di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta prajurit TNI. Kebijakan ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026, di tengah pelaksanaan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan lampiran kedua perpres tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ditetapkan mendapatkan tukin sebesar Rp48.613.500 setiap bulan. (Selengkapnya lihat grafis)

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kemenhan, Mayor Jenderal TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, menyebut penyesuaian tukin tersebut menjadi yang pertama diterima Kemenhan dan TNI sejak 2018.

Wisnu menjelaskan, kebijakan kenaikan tukin itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Salah satunya mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang mensyaratkan adanya pencapaian tertentu bagi instansi untuk dapat melakukan penyesuaian tunjangan kinerja.

Menurutnya, penilaian terhadap Kemenhan dan TNI saat ini telah berada di atas 80 persen. Kondisi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menaikkan besaran tukin dari sebelumnya 70 persen menjadi 90 persen.

“Penilaian di Kemenhan dan TNI saat ini sudah melebihi 80 persen, sehingga sudah memenuhi syarat penyesuaian tunjangan kinerja dari 70 menjadi 90 persen,” ujarnya.

Selain itu, instansi juga disyaratkan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekurang-kurangnya selama tiga tahun berturut-turut. Wisnu mengatakan, Kemenhan dan TNI telah lima kali secara beruntun meraih opini WTP.

“Ini poin yang menjadi acuan kami untuk mengajukan penyesuaian tukin dari 70 persen menjadi 90 persen,” jelasnya.

Wisnu menegaskan, proses penetapan tukin tersebut telah melalui pembahasan panjang dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga. Ia juga memastikan kebijakan penyesuaian tukin tidak berkaitan langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tetap diberlakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga.

“Soal tukin ini sudah ada hitungannya, jadi efisiensinya seberapa, kemudian ada beberapa sektor yang memang membutuhkan tambahan anggaran, itu yang dijadikan prioritas,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, mengatakan pihaknya telah menerima salinan peraturan terkait kenaikan tukin tersebut. Saat ini, Kemenhan tengah menindaklanjuti pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rico menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, penyesuaian tukin merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap capaian reformasi birokrasi sekaligus peningkatan kinerja yang telah dilakukan Kemenhan dan TNI.

“Kami berharap penyesuaian ini semakin memotivasi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara serta mendukung program-program strategis pemerintah,” tuturnya.

Meski demikian, kenaikan tukin tersebut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Kebijakan itu menjadi perhatian karena sebelumnya, sekitar sebulan lalu, Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur, menyampaikan bahwa pemerintah belum menaikkan gaji guru karena keterbatasan dana yang disebabkan oleh kebocoran anggaran.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” ucapnya. (raf/aph/jpg)