Dukung Airlangga Sebagai Presiden, Satkar Ulama Ajak Berjuang Sesuai Aturan

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Umum Satkar Ulama yang juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengajak para ulama dan umat menyalurkan aspirasinya. Dan diharapkan dapat sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada sistem demokrasi di Indonesia. Melalui momentum Pemilu 2024, juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyalurkan aspirasi dimaksud dengan mendukung penuh dan memenangkan Airlangga Hartarto sebagai presiden selanjutnya.

Satkar Ulama, ditegaskan Idris Laena seperti diketahui berafiliasi pada Patai Golkar, dan sebagai partai yang perolehan kursinya nomor dua terbanyak di parlemen. Partai berlambang pohon beringin ini bakal terus berjuang untuk kepentingan umat.

“Dan Partai Golkar sudah teruji untuk itu. In Sha Allah, partai Golkar akan selalu siap berjuang untuk umat,” kata Idris Laena dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co, Senin (31/1/2022).

Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara silaturahmi Satkar Ulama dengan para ulama, habaib, santri serta umat yang ingin bergabung dengan Satkar Ulama di Bekasi, Ahad (30/1/2022). hadir dalam kegiatan tersebut beberapa nama seperti Erwin Aksa, Mujib Rahmat, Ferdiansyah, KH Tatang Tajudin, KH Ali Yahya dan lainnya.

Dilanjutkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI pula, ia mengajak seluruh kader baik di Satkar Ulama maupun di partai dapat berjuang bersama-sama. Terlebih dengan momentum Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat.

“Jika umat mau berjuang bersama-sama memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2024 dan memilih Airlangga Hartarto sebagai presiden yang dicalonkan Partai Golkar, tentunya akan memudahkan perjuangan kepentingan umat,” sebut Idris Laena.

Dijelaskan Ketua Umum Satkar Ulama, sebagai warga negara, tentunya umat berhak menyampaikan pendapat. Tetapi suka atau tidak, di NKRI ini, demokrasinya diatur sesuai dengan amanat UUD 1945 serta produk peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Sebagai warga negara pula, tentu umat harus turut dengan aturan tersebut.

Karena, lanjutnya kekeliruan memahami kebebasan berpendapat, hanya akan menimbulkan kegaduhan. Dicontohkannya, seperti adanya ulama yang diproses hukum karena melanggar aturan dan dianggap melakukan ujaran kebencian. 

“Kekeliruan memahami kebebasan berpendapat yang disalurkan tidak sesuai dengan mekanisme dalam sistem demokrasi di Indonesia, maka hanya akan menimbulkan kegaduhan, sementara tujuan yang diperjuangkan tidak tercapai. Jadi, Satkar Ulama membuka diri kepada para ulama, habaib, santri dan umat Islam yang ingin berjuang sesuai mekanisme dan sistem demokrasi yang berlaku untuk bersama-sama bergabung dan berjuang,” pungkasnya.

Editor: Eka G Putra