Minta Pemerintah Turunkan Harga Tes Swab

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Tarif tes swab dinilai masih cukup mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

"Kami mengimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab harganya bisa diturunkan. Harus ada standarisasi harga," terang dia kemarin (29/9). Menurutnya, dengan harga yang terjangkau, maka masyarakat tidak akan kesulitan untuk melakukan tes swab.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, jika tarif tes swab lebih terjangkau, maka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya akan meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya tes swab, maka pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik.

Pemerintah memang sudah mulai melakukan tes swab massal. Tentu, upaya yang dilakukan pemerintah perlu didukung. Namun, selain tes massal, pemerintah juga perlu menurunkan tarif tes dan menentukan standar harga yang harus menjadi acuan semua pihak. "Sehingga bisa membuat masyarakat punya kesadaran untuk tes mandiri, itu akan lebih baik," tuturnya.

Mantan Menko PMK itu menjelaskan, penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam memutus mata rantai Covid-19, khususnya dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Yaitu, mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

Di minta penanganan Covid-19 mempunyai standarisasi atau pakem yang jelas di seluruh Indonesia, sehingga penanganannya akan bermanfaat.  

"Secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong menangani Covid-19 secara menyeluruh," ungkapnya.

Selain soal tes swab, DPR juga menyoroti dampak pandemi Covid-19, khususnya dampak sosial ekonomi. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, persoalan itu perlu mendapat perhatian khusus, karena akan berdampak ke daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Dia bahkan memperkirakan gelombang PHK bisa meningkat ke depan jika kondisi pandemi ini tidak segera diatasi pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mencegah semakin tingginya angka PHK demi menjaga pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa stabil di kuartal keempat.

"Kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat, pertama, penyerapan anggaran program-program pemerintah agar daya beli masyarakat terjaga," jelas politikus PAN itu kemarin. Ini berkesinambungan dengan upaya untuk menurunkan persebaran Covid-19, sehingga masyarakat lebih leluasa beraktivitas dan belanja kebutuhan.

Bagi yang sudah terdampak PHK, lanjut dia, perlu ada perhatian untuk memberi pelatihan demi meningkatkan kesempatan kerja mereka. "Entah itu dengan pekerjaan lain atau membuka lapangan usaha sendiri," urainya.

Meskipun akan memberatkan APBN ke depan, kata dia, sejumlah insentif, subsidi, dan kemudahan lain yang diberikan hingga akhir 2020 hendaknya diperpanjang agar dunia usaha bisa melalui survival period.(lum/deb/jpg)