Categories: Nasional

Parpol Pengusung Prabowo – Sandi Ambil Peran sebagai Oposisi, Saran Fahira Idris

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Tim Kuasa Hukum Paslon capres dan capres, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menjadi kenyataan yang harus dihadapi partai pengusung, relawan, dan pendukung pasangan nomor urut 02 ini. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat menjadikan semua pihak harus menerima dan menghormati putusan ini.

“Menurut saya, menjadi kekuatan penyimbang atau oposisi menjadi langkah terbaik lima tahun ke depan, terutama bagi partai pendukung Prabowo – Sandi. Dalam struktur politik dan sosial sebuah negara demokrasi, oposisi itu kewajiban. Saya berharap kewajiban ini ditunaikan parpol pendukung Prabowo – Sandi untuk kemaslahatan bangsa ini lima tahun ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPD RI Fahira Idris, yang membidangi persoalan Politik, Hukum, HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).

Fahira mengungkapkan rakyat membutuhkan partai politik yang beroposisi sebagai alat untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menolak berbagai kebijakan penguasa yang mempunyai efek samping merugikan rakyat. Kenyataan dari sebuah sistem demokrasi yang tidak bisa ditolak adalah sematang apapun demokrasi di negara tersebut, pasti selalu ada potensi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil.

“Sebagus apapun kekuasaan, selama masih dijalankan oleh sekolompok manusia pasti terdapat celah-celah kelamahan. Makanya, tantangan terbesar kita dan negara demokrasi manapun adalah mencegah sebuah kekuasaan menjadi absolut, agar kebijakan yang salah dan keliru tidak diterapkan. Dan ini bisa dicegah dengan kehadiran sebuah kekuasaan oposisi. Apa jadinya demokrasi di negeri ini jika semua partai menjadi penyokong pemerintah,” tukas Senator Jakarta ini.

Menurut Fahira, pengalaman berdemokrasi di Indonesia lebih dari 20 tahun pasca reformasi harusnya menjadikan oposisi menjadi lebih kuat dan berkualitas. Bagi Pemerintah yang berkuasa, kekuatan oposisi harus dipandang sebagai relasi atau mitra kerja yang baik, karena berperan sebagai pengingat dan pencegah kekuasaan mengeluarkan atau menerapkan kebijakan yang mempunyai efek samping merugikan kepantingan rakyat dan bangsa.

“Saya berharap, parpol pendukung Prabowo-Sandi mau ‘berkorban’ mengambil peran sebagai mitra kerja penguasa sebagai oposisi. Saya juga berharap yang berkuasa nanti sadar bahwa oposisi penting bagi dinamika pemerintahannya sehingga semua parpol tidak ditarik masuk dalam gerbong kekuasaan. Perbedaan negara demokrasi dengan negara yang tidak menganut demokrasi adalah hadirnya kekuatan oposisi sebagai alat bagi rakyat untuk mencegah penguasa agar tidak keluar jalur,” pungkas Fahira.(fri)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Meriah! Festival Perang Air Selatpanjang Digelar 17–22 Februari, Resmi Masuk KEN 2026

Festival Perang Air Meranti kembali digelar 17–22 Februari 2026. Tradisi budaya ini resmi masuk Karisma…

17 jam ago

Pria 46 Tahun di Inhu Diamankan Polisi, Diduga Cabuli Anak Tiri yang Masih Balita

Polisi Inhu mengamankan pria 46 tahun yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri berusia…

20 jam ago

Pustu Tak Layak, Warga Desa Patah Parang Terpaksa Melahirkan di Kantor Desa

Bangunan Pustu rusak parah membuat warga Desa Patah Parang terpaksa melahirkan di kantor desa. Perbaikan…

20 jam ago

Daftar Produk dan Harga ASICS Sonicblast di Blibli

Daftar Produk dan Harga ASICS Sonicblast di Blibli

2 hari ago

Pastikan UMK 2026 Dipatuhi, Pemko Pekanbaru Sidak Hotel dan Rumah Sakit

Disnaker Pekanbaru memperketat pengawasan UMK 2026 dengan menyidak hotel dan rumah sakit untuk memastikan gaji…

3 hari ago

Jelang Riau Pos Fun Bike 2026, Peserta Perorangan Tunjukkan Antusiasme Tinggi

Menjelang Riau Pos Fun Bike 2026, antusiasme peserta perorangan terus meningkat. Iven gowes massal ini…

3 hari ago