4 Kementerian Ini Tolak Rekomendasi KPK

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan sejumlah fakta soal beberapa kementerian yang ‘bandel’. Itu dibeberkannya saat lembaga antirasuah tersebut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/11).

Laode mengatakan, masih ada saja kementerian yang tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya ‎Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Agraria dan Tataeuang/Badan Pertanahan Nasional (Bappenas).

Bahkan menurut Laode, keempat kementerian tersebut adalah yang paling tertutup terhadap lembaga antirasuah ini.

"Terus terang kami mengeluh, keempat lembaga itu banyak sumber uangnya. Tetapi tata kelolanya yang paling jelek, karena selalu tertutup pada KPK," ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/11).

Laode menyebut masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Sehingga banyak KPK menemukan kebun pala sawit yang ilegal yang tidak bayar pajak. Hal ini menjadi perhatian serius bagi KPK.

"Jadi Kementerian Pertanian ada peta sendiri, Bappenas ada peta sendiri," katanya.

‎Laode juga mengeluhkan, rekomendasi KPK yang tidak dijalankankan dengan oleh empat kementerian ini sangat berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal rekomendasi ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

"Presiden telah meresmikan adanya peta satu data itu, one map policy itu bisa dibuka, tapi faktanya sampai hari ini tidak," ungkapnya.‎
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal