Categories: Nasional

Dewas: Penghentian Perkara Bukan Hal Baru di KPK

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, penghentian perkara pada tahap penyelidikan merupakan hal biasa di lembaga antirasuah. Itu terkait 36 perkara korupsi yang dihentikan karena tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Itu (kasus) sudah dari tahun 2008, 2012 2013, itu kan kalau memang kemungkinan sudah tidak ditemukan lagi ya harus dihentikan, internal saja itu. Kecuali SP3 itu penyidikan, ini penyelidikan beda,” kata Tumpak ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Mantan pimpinan KPK ini pun menyebut, jika nantinya ditemukan bukti baru lembaga antirasuah dipastikan akan menindaklanjutinya. Dia menyebut, merupakan hal biasa kasus yang dihentikan pada tingkat penyelidikan.

“Itu biasa saja, karena penyelidikan banyak sekali, kalau memang tidak ada alat bukti lain kita setop, kecuali nanti ditemukan lagi alat bukti lain bisa dikerjakan lagi,” jelas Tumpak.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal polemik penghentian 36 perkara korupsi dalam tahap penyelidikan. Polisi jenderal bintang tiga ini mengklaim, 36 perkara yang dihentikan itu bisa dibuka kembali jika ditemukan alat bukti baru.

“Kalau ada bukti baru, bisa dong,” kata Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Firli pun mengklaim, penghentian 36 perkara tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Firli  memastikan, penghentian kasus di lembaga antirasuah bukan sesuatu hal yang aneh.

“Terlampau banyak perkara yang ditinggalkan yang tidak selesai. Begitu hari pertama kami masuk, tentu kita lihat berapa sih perkara enggak selesai, karena orang-orang juga menanyakan kan, jumlah ditahap penyelidikan ada 366 (kasus), ditahap penyidikan ada 133 dan ini harus kita selesaikan semua,” ucap Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun menegaskan, penghentian 36 perkara korupsi tidak atas intervensi oleh pihak manapun. Dia menegaskan, langkah penghentian perkara dilihat dari hasil penyelidikan.

“Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dalam penyilidikan, penyelidikan adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menemukan satu peristiwa, dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikan penyidikan atau tidak, itu konsepnya. Jadi kita tidak lihat siapa yang melakukan, tidak,” pungkasnya.

 

Sumber: Jawapos.com
Editor : Deslina

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaiki Jalan Rusak Lebih dari 42 Kilometer

Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan jalan rusak lebih dari 42 kilometer tahun ini, menyasar pusat kota…

8 jam ago

Konsisten Sejak 2019, DBC Kembali Kirim 15 Peserta Meriahkan Riau Pos Fun Bike 2026

Duri Bike Community memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 dengan menurunkan 15 peserta dan…

8 jam ago

Butuh Pegawai Tangguh, BPR Indra Arta Perpanjang Pendaftaran Rekrutmen

BPR Indra Arta Indragiri Hulu memperpanjang pendaftaran rekrutmen pegawai baru hingga 26 Januari untuk menjaring…

8 jam ago

Jalan Berlubang di Pangkalankerinci Dikeluhkan, Pemkab Pelalawan Diminta Bertindak

Warga dan DPRD Pelalawan mendesak pemkab segera menambal jalan berlubang di Pangkalankerinci karena dinilai rawan…

9 jam ago

Bupati Siak Turun Tangan Atasi Kendala Gaji ASN

Pencairan gaji ASN di Kabupaten Siak terkendala administrasi dampak SOTK baru. Bupati Afni memastikan proses…

9 jam ago

Sampah Masih Menumpuk di Pekanbaru, Warga Diminta Ikut Mengawasi

Tumpukan sampah masih ditemukan di Pekanbaru, terutama di Jalan Soekarno Hatta. DLHK mengajak masyarakat ikut…

9 jam ago