Categories: Nasional

Dewas: Penghentian Perkara Bukan Hal Baru di KPK

JAKARTA(RIAUPOS.CO)– Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, penghentian perkara pada tahap penyelidikan merupakan hal biasa di lembaga antirasuah. Itu terkait 36 perkara korupsi yang dihentikan karena tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Itu (kasus) sudah dari tahun 2008, 2012 2013, itu kan kalau memang kemungkinan sudah tidak ditemukan lagi ya harus dihentikan, internal saja itu. Kecuali SP3 itu penyidikan, ini penyelidikan beda,” kata Tumpak ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Mantan pimpinan KPK ini pun menyebut, jika nantinya ditemukan bukti baru lembaga antirasuah dipastikan akan menindaklanjutinya. Dia menyebut, merupakan hal biasa kasus yang dihentikan pada tingkat penyelidikan.

“Itu biasa saja, karena penyelidikan banyak sekali, kalau memang tidak ada alat bukti lain kita setop, kecuali nanti ditemukan lagi alat bukti lain bisa dikerjakan lagi,” jelas Tumpak.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal polemik penghentian 36 perkara korupsi dalam tahap penyelidikan. Polisi jenderal bintang tiga ini mengklaim, 36 perkara yang dihentikan itu bisa dibuka kembali jika ditemukan alat bukti baru.

“Kalau ada bukti baru, bisa dong,” kata Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Firli pun mengklaim, penghentian 36 perkara tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Firli  memastikan, penghentian kasus di lembaga antirasuah bukan sesuatu hal yang aneh.

“Terlampau banyak perkara yang ditinggalkan yang tidak selesai. Begitu hari pertama kami masuk, tentu kita lihat berapa sih perkara enggak selesai, karena orang-orang juga menanyakan kan, jumlah ditahap penyelidikan ada 366 (kasus), ditahap penyidikan ada 133 dan ini harus kita selesaikan semua,” ucap Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun menegaskan, penghentian 36 perkara korupsi tidak atas intervensi oleh pihak manapun. Dia menegaskan, langkah penghentian perkara dilihat dari hasil penyelidikan.

“Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dalam penyilidikan, penyelidikan adalah serangkaian yang dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menemukan satu peristiwa, dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikan penyidikan atau tidak, itu konsepnya. Jadi kita tidak lihat siapa yang melakukan, tidak,” pungkasnya.

 

Sumber: Jawapos.com
Editor : Deslina

Edwar Yaman

Share
Published by
Edwar Yaman

Recent Posts

Tekan Balap Liar dan Knalpot Brong, Polisi Sita 12 Motor di Pekanbaru

Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar patroli Blue Light dini hari dan mengamankan 12 sepeda motor pelanggar…

21 jam ago

Inovasi Layanan Umrah, Menang Tour & Travel Launching MMC

PT Butala Menang Abadi meluncurkan Menang Member Card di awal 2026 untuk mempermudah jemaah umrah…

22 jam ago

Baznas Riau Catat Zakat ASN Pemprov Riau Tembus Rp52 Miliar

Baznas Riau mencatat zakat ASN Pemprov Riau tahun 2025 mencapai Rp52,5 miliar dan terus mengoptimalkan…

22 jam ago

Penolakan Relokasi Menguat, Masyarakat Cerenti Tanda Tangani Petisi

Masyarakat Cerenti menggelar aksi damai dan menandatangani petisi menolak rencana relokasi warga TNTN ke Desa…

22 jam ago

Kantin SDN 169 Pekanbaru Terbakar Dini Hari, Damkar Kerahkan 5 Unit

Kantin SDN 169 Pekanbaru terbakar dini hari. Lima unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan…

22 jam ago

Dermaga Peranggas Meranti Kian Memprihatinkan, DPRD Minta Perhatian Pemerintah

Dermaga Peranggas di Kepulauan Meranti kian memprihatinkan dan dinilai tak layak pakai. DPRD mendesak pemerintah…

23 jam ago