Hadapi Kemarau Panjang, Pemerintah Siapkan Hujan Buatan

PONTIANAK (RIAUPOS.CO) — Puncak musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga September. Menghadapi hal ini, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus ditingkatkan, di antaranya dengan opsi hujan buatan.

"Saat ini, kondisi awan sudah lebih dari 70 persen, sehingga hujan buatan memungkinkan untuk dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat memimpin peninjauan kondisi terkini penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (23/8).

Lebih lanjut Wiranto menyampaikan, ketersediaan sumber daya manusia, sumber air, sarana dan prasarana di Kalbar sudah cukup, namun masih perlu ditingkatkan.

"Saya diminta untuk memberikan arahan. Saya kira arahan tidak perlu, karena yang diarahkan lebih tahu kondisi di lapangan, dan sudah menjalankannya dengan baik. Maka arahan saya singkat saja, kita terus tingkatkan doa dan usaha, termasuk dengan melakukan berbagai terobosan dalam penanganan karhutla ini," ujarnya.

Dalam laporannya, Komandan Satuan Tugas Pengendalian Karhutla (Dansatgas Dalkarhutla) Provinsi Kalbar, yang diwakili oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 121/ABW selaku Wakil Dansatgas Dalkarhutla Provinsi Kalbar, Kol Inf Achmad Solihin, menyampaikan tahun ini terjadi penurunan hotspot (titik panas) di Provinsi Kalbar.

"Kondisi hotspot di Kalbar selama 1 Januari-20 Agustus 2019 sejumlah 6.724 titik. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018, yaitu 9.991. Kami mencatat rata-rata hotspot tiap harinya muncul 28 titik, " jelasnya.

Achmad juga melaporkan, berkat kerja keras Satgas Dalkarhutla, operasionalisasi sejumlah bandara di Provinsi Kalbar masih berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan terima kasih, karena dengan adanya peninjauan ini, memberikan semangat khususnya bagi segenap jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dalam pengendalian karhutla di Provinsi Kalbar.

"Kebakaran hutan dan lahan ini harus kita akhiri agar tidak berulang setiap tahunnya. Kami telah dan akan terus melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang memperketat penanggulangan karhutla yang terjadi pada lahan konsesi," tuturnya.

Sutarmidji mengungkapkan, dari hasil evaluasi, titik api paling banyak berada di konsesi. "Ada 93 perusahaan yang sudah kita panggil. Selain itu, 11 di antaranya sudah disegel dan masih mungkin bertambah," jelasnya.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Gubernur tersebut juga memperketat persyaratan untuk pemadaman di areal konsesi, termasuk mengatur agar biaya yang timbul menjadi kewajiban pemilih konsesi.

Turut hadir bersama rombongan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen Doni Munardo, dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead. Sebelumnya, rombongan juga melihat kondisi terkini penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (23/8).

Hadir juga saat peninjauan ini, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, pejabat pimpinan tinggi dari KLHK, dan Kementerian Pertanian, serta kepala-kepala unit pelaksana teknis KLHK di Kalbar.(ADV)