Wawako Pekanbaru Ikuti Rapat Terbatas Penanganan Karhutla Bersama Presiden

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi menghadiri Rapat Terbatas (ratas) Bersama Presiden RI Joko Widodo Tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan lahan di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin (16/9). Dalam rapat ini Presiden mengingatkan pentingnya kerjasama antara perangkat negara dalam penanganan karhutla.

Presiden yang langsung menggelar ratas begitu tiba di Pekanbaru menegaskan, pencegahan merupakan sebuah hal yang mutlak dalam suatu proses penanganan karhutla.’’Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujarnya dalam sesi pengantar rapat.

Wawako Pekanbaru H ayat Cahyadi bersama kepala daerah se Riau dan menteri serta pejabat negara terkait mendengar arahan Presiden Joko Widodo

Presiden memandang bahwa keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki baik oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut.’’Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas," Presiden menguraikan.

Maka dari itu, Presiden meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.’’Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini," kata Presiden.

Wawako Pekanbaru H ayat Cahyadi SSi menyalami Menteri PUPR Basuki Hadimulyono

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.’’Kita harapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah kita tambahkan. Saya perintahkan hari Jumat lalu untuk ditambahkan ke sini," tuturnya.

Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu.’’Saya minta juga aparat penegak hukum bertindak tegas baik kepada perusahaan maupun pada perorangan," ujar Presiden.

Ketiga, lakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.’’Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satupun muncul dan dibiarkan," ucapnya.

Untuk diketahui, jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi menjelaskan bahwa dalam rapat presiden menekankan pentingnya dilakukan upaya antisipasi dan pengerahan segala uaya untuk penanggulangan karhutla.’’Pak Presiden menekankan bagaimana terus lakukan antisipasi agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi. Karena itu masyarakat diminta jangan membakar lahan saat membuka ladang. Pemerintah juga diminta untuk terus berkoordinasi,’’ singkatnya.(ADV)