Budaya Feodal di Kemendagri, Tito Janji akan Mengubahnya

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Mantan Kapolri Tito Karnavian untuk pertama kalinya memimpin apel sebagai Menteri Dalam Negeri di Kompleks Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). Dalam sambutannya, Tito meminta jajaran di kementeriannya untuk menjaga stabilitas politik setelah dilantiknya pemerintahan baru.

Pasalnya, kata Tito, jika terjadi gejolak besar, maka akan berdampak terhadap situasi keamanan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi fokus Kemendagri di ujung tahun 2019.

“Kalau stabilitas politik dalam negeri di antaranya di daerah aman, aman, aman semua pembangunan kan bisa jalan. Kita semua berharap tentunya tidak ingin terjadi gangguan keamanan. Karena ekornya nanti di gangguan keamanan,” ucap Tito.

Tito tidak memungkiri dalam masa transisi kepada masyarakat dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru, maka bisa saja ada gejolak sosial ataupun politik. Oleh karenanya, Tito pun meminta jajarannya untuk terus mengontrol adanya gejolak itu agar tetap menjadi sekadar riak kecil, tidak menjadi gelombang besar.

“Kebijakan baru itu selalu ada dinamikanya, nah ini dijaga agar gelombangnya jangan sampai besar,” paparnya.

Karena menurut Tito, salah satu syarat utama masuknya investasi adalah keamanan, kemudahan untuk perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur. Untuk menunjang itu harus ditopang data kependudukan yang valid.

“Butuh penyamaan data, jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah kebijakannya lain lagi. Kemudian di tingkat satu lain, tingkat dua lain lagi, itulah fungsi dari pada Pemda,” ucapnya.

Lebih lanjut, Tito juga akan berupaya mengubah kultur pemerintahan hingga tingkat daerah agar lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik sebagaimana yang ditekankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Editor : Deslina
Sumber: Jawapos.com