Pemkab Komit Lakukan Percepatan Penurunan Stunting

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) – Bupati Rokan Hulu H Sukiman menyatakan pemerintah daerah komit dalam percepatan penurunan angka stunting di daerah yang dijuluki Negeri Seribu Suluk. Upaya pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir, menunjukan keberhasilan dalam menekan angka kasus stunting melalui program yang dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
 

"Kita komit untuk percepatan menurunkan angka stunting di Rohul. Tentu tidak terlepas upaya dan langkah-lankah serta inovasi yang dilakukan Pemkab terutama OPD lintas sektoral, Tim Penggera PKK dan desa dalam melakukan 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting yang dimulai pada tahun 2018 hingga tahun ini," ungkap Bupati Rohul H Sukiman kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting bersama Wakil Presiden dan Menteri terkait yang digelar virtual, Senin (23/8). 

Turut hadir mendampingi Ketua TP PKK Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Kadis Kominfo Rohul Drs Yusmar MSi, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Rohul Drs H Sariaman MSi, Kadis DPMPD Rohul Margono SSos MSi, Kadinsos P3A Rohul Hj Sri Mulyati SSos MSi dan OPD terkait. Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting, Sukiman meminta OPD terkait dan lintas sektoral, untuk lebih memantapkan lagi program dalam menekan kasus stunting di Rohul.

"Saya minta kerjasama OPD terkait bersama Lintas Sektoral dapat melaksanakan tupoksi, bagaimana upaya percepatan penurunan stunting di Rohul lebih baik lagi kedepan. Dengan memprioritaskan anggaran untuk penanganan stunting pada APBD Rohul tahun 2022," ujarnya.

Ditambahkannya, grafik angka prevalensi di Rohul menurun  sejak tahun 2018, dengan angka prevalensi stunting di Rohul 27,30  persen. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 24,37 persen dan tahun 2020 angka prevalensi stunting di Rohul turun 6 digit menjadi 18,7 persen.(epp)