gdpk-diharap-telurkan-kebijakan-terukur
DUMAI (RIAUPOS.CO) – Wali Kota Dumai diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yusrizal SSos MSi menghadiri sekaligus membuka kegiatan ekspose Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang bertempat di Hotel Grand Zuri, Rabu (22/12).
Kegiatan yang ditaja oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini bertujuan untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi, sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar ini mencakup Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk, Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk, Bidang Pembangunan Keluarga, Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk dan Bidang Penataan Administrasi Kependudukan.
Asisten I, Yusrizal SSos MSi menyampaikan bahwa perlu disusun Grand Design Kependudukan ini sebagai landasan mengatasi permasalahan kependudukan yang ada.
"Dengan adanya ekpose Grand Design Pembangunan Kependudukan ini dapat menghasilkan kebijakan kependudukan yang terukur untuk Kota Dumai, diharapkan peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat saling bekerja sama dalam penyusunan GDPK 5 Pilar demi terwujudnya GDPK 5 Pilar sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan," harapnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala OPD, perwakilan setiap OPD, serta mitra kerja dan peserta lainnya.(mx12/rpg)
Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar patroli Blue Light dini hari dan mengamankan 12 sepeda motor pelanggar…
PT Butala Menang Abadi meluncurkan Menang Member Card di awal 2026 untuk mempermudah jemaah umrah…
Baznas Riau mencatat zakat ASN Pemprov Riau tahun 2025 mencapai Rp52,5 miliar dan terus mengoptimalkan…
Masyarakat Cerenti menggelar aksi damai dan menandatangani petisi menolak rencana relokasi warga TNTN ke Desa…
Kantin SDN 169 Pekanbaru terbakar dini hari. Lima unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api dan…
Dermaga Peranggas di Kepulauan Meranti kian memprihatinkan dan dinilai tak layak pakai. DPRD mendesak pemerintah…