BANGKINANG (RIAUPOS.CO) – Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kampar Yusri memastikan, Kabupaten Kampar tidak pernah kendor dalam antisipasi pandemi Covid-19. Hal ini bersandar pada fakta meningkatnya jumlah posko pengawasan di Kabupaten Kampar saat ini.
Yusri yang juga merupakan Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar itu menyebutkan, saat PSBB Kampar hanya mendirikan 7 posko. Justru saat New Normal, jumlahnya bertambah menjadi 11 posko. Itu tersebar di 11 pasar besar yang ada di Kampar, sebagai pusat keramaian utama kabupaten yang memiliki 244 desa dan 7 kelurahan tersebut.
''Tak ada pengendoran pengawasan sebenarnya, justru peningkatan. Ada 11 posko yang kami dirikan saat new normal, berbanding 7 posko saat PSBB. Cuma ini nanti kembali akan diperketat pengawasan, Gugus Tugas bersama TNI-Polri mulai kembali turun. Sosialisasi juga akan ditingkatkan,'' sebut Yusri.
Kabupaten Kampar baru saja mencatat empat kasus baru Covid-19 yang berasal dari cluster BRI, warga Kampar yang bekerja di Kota Pekanbaru. Untuk kondisi ini, Gugus Tugas menurut Yusri, segera menerapkan protokol baru. Khususnya untuk kantor pelayanan.
''Kami khawatir seperti di Pekanbaru, penyebaran sampai ke pegawai di Kantor Camat. Jadi segera, kantor yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, seluruhnya akan ada cek suhu tubuh. Ini juga diberlakukan untuk seluruh staf. Mana suhu di atas 38 celcius, langsung rapid test. swab, 38 harus rapid test. Kami memandang perlu pengetatan dan ketegasan,'' sebut Yusri.
Terkait kasus positif baru yang merupakan pekerja lintas wilayah dan tidak terjangkit di Kampar, Yusri sedang memformulasikan strategi yang tepat. Dirinya mengingatkan saat awal pandemi Kampar mampu menekan penyebaran dengan melakukan pengawasan ketat dan tegas kepada warga yang baru datang ke zona merah.
''Ada kemungkinan akan diterapkan lagi itu. Pekanbaru ini zona merah, mereka yang berasal darisana harusnya berstatus ODP semua. Ini yang sedang diformulasikan. Nanti akan dicoba kerja sama dengan camat-camat supaya warganya tak keluar (dari Kampar, red). Warga mereka yang datang dari zona merah juga nanti kembali akan diperketat pendataannya,'' sebut Yusri.
Terkait upaya tersebut, pada refocusing anggaran, kata Yusri, anggaran Covid-19 masih prioritas. Selain ke satker-satker yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kampar juga akan menitipkan anggaran di Dinas Perhubungan.
Anggaran ini akan dipergunakan untuk biaya penjemputan warga yang datang dari zona merah. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk rapid test dan alat-alat kesehatan pendukung penanganan pandemi corona ini.
Laporan: Hendrawan Kariman (Bangkinang)
Editor: E Sulaiman