Berangkat Haji tanpa Swab PCR dan Karantina

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – PEMERINTAH terus menyiapkan teknis penyelenggaraan haji 2022. Menyusul keluarnya keputusan dari Arab Saudi bahwa mereka kembali menerima jemaah calon haji (JCH) dari luar negaranya. Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah, calon jemaah tidak perlu swab PCR menjelang keberangkatan.

Skema penyelenggaraan haji, khususnya dari aspek kesehatan itu dipaparkan Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, kemarin (22/3).

"Jika jemaah haji diberangkatkan sekarang, berangkatnya tidak perlu swab PCR," kata Budi.

Tetapi kebijakan resmi protokol kesehatan haji yang berlaku adalah saat nanti menjelang keberangkatan. Budi mengakui bahwa saat ini Pemerintah Saudi sudah melakukan berbagai pelonggaran. Termasuk tidak lagi mewajibkan adanya hasil swab PCR bagi WNA yang masuk ke sana. Termasuk untuk jemaah haji maupun umrah. Selain itu Saudi juga menghapus aturan kewajiban karantina setelah kedatangan di Saudi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan tes atau swab PCR tetap diberlakukan untuk jamaah haji. Yaitu saat mau pulang ke Tanah Air.

"Swab PCR maksimal 2×24 jam sebelum kepulangan," katanya. Aturan ini sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Satgas Covid-19. Selain iti jemaah juga wajib karantina satu hari saat kepulangan, nanti dilakukan di Asrama Haji. Selain itu Budi menjelaskan sejumlah persiapan sudah mereka lakukan. Di antaranya adalah vaksinasi meningitis ulang. Calon jemaah sejatinya sudah vaksin meningitis, tetapi dilakukan pada 2020 lalu. Sehingga perlu suntikan ulang. Anggaran untuk vaksin meningitis ini sekitar Rp30 miliar. Selain itu seluruh JCH juga dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, bahkan ikut booster juga.

"Tujuannya untuk mengurangi resiko keparahan jika tertular Covid-19 di Saudi," jelasnya. Budi mengatakan Kemenkes juga sudah menyiapkam anggaran operasional kesehatan jamaah haji. Diantaranya untuk obat-obatan dan alat kesehatan sekitar Rp50 miliar. Lalu anggaran untuk operasional klinik dan kesehatan haji di Saudi mencapai Rp37,77 miliar. Kemudian untuk petugas kesehatan sebesar Rp209 miliar. Dia menekankan anggaran ini disusun dengan asumsi kuota haji 2022 seperti haji 2019 lalu sekitar 221 ribu jemaah.

Dalam kondisi normal jumlah petugas haji di bidang kesehatan yang dinaungi Kemenkes mencapai 1.832 orang. Sebanyak 1.521 orang tenaga kesehatan kloter. Setiap kloter ada petugas kesehatan dari unsur dokter dan perawat. Kemudian ada 311 orang petugas kesehatan sebagai panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) yang bertugas di Saudi.

Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mengingatkan bahwa haji 2022 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sehingga jamaah tetap dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Meskipun di Saudi sendiri, sudah diperlonggar.  Dia mencontohkan JCH diminta untuk karantina mandiri di dalam rumah satu sampai dua pekan jelang keberangkatan. Tujuannya mencegah tertular Covid-19 saat akan terbang ke Saudi.

"Jangan sampai rugi sendiri karena terkena Covid-19 menjelang keberangkatan," tuturnya.

Selain itu selama di Saudi sebaiknya jamaah tetap menggunakan masker. Apalagi di sana nanti jamaah berkumpul dengan jamaah lain dari penjuru dunia. Lisda juga berharap Kemenag maupun Kemenkes memiliki skema darurat ketika ada jamaah Indonesia yang terkena Covid-19 saat berhaji.

Seperti diberitakan sebelumnya, Arab Saudi sudah resmi mengumumkan akan kembali menerima jamaah haji dari luar negeri. Keterangan ini disampaikan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kunjungannya ke Jeddah. Meskipun begitu Saudi belum mengumumkan secara detail kuota haji untuk masing-masing negara. Yaqut mengatakan kuota haji di masa pandemi tidak akan sama seperti kondisi normal. Meskipun begitu dia berharap Indonesia mendapatkan kuota dengan jumlah ideal. Apalagi antrean haji di Indonesia semakin panjang, setelah dua tahun terakhir tidak ada pemberangkatan haji.(wan/ted)

Laporan JPG, Jakarta