Berebut “Jatah” di Blok Rokan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Blok minyak terbesar di Indonesia, Blok Rokan akan habis kontraknya pada Agustus 2021. Pengalihan sudah disiapkan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina. Alih kelola ini kelihatannya sepi-sepi saja, tidak seperti ketika Blok CPP atau Blok Langgak yang sempat memanas. Belakangan, muncul Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang ikut “main” di Blok Rokan. Benarkah untuk mengangkat marwah Riau? Ada apa di balik itu?

Petang itu, aktivitas di sekitar Duri Camp, tempat pengeboran minyak PT CPI terlihat sepi. Karyawan yang pulang dari Duri Camp tidak sebanyak beberapa tahun lalu.

“Sejak setahun lalu seperti ini,” ujar warga sekitar, Rizky, pekan lalu kepada Riau Pos.

Sepinya aktivitas di Du­ri Camp CPI memang berbanding sejajar dengan ber­kurangnya aktivitas pengeboran. Wilayah Kerja (WK) Ro­kan atau yang dikenal dengan Blok Rokan juga akan habis masa kontraknya. PT CPI tidak begitu ngotot mempertahankan Blok Rokan, salah satunya karena produksi yang terus menurun.

Ladang minyak terbesar di Indonesia ini pernah mencapai masa jayanya pada Mei 1973 sebesar 1 juta barel per hari (BOPD/barel oil per day). Tapi, produksinya terus menurun terutama lima tahun terakhir. Dari laporan SKK Migas, pada tahun 2018 tercatat hanya sebesar rata-rata 210.000 barel per hari. Pada Januari 2021 angkanya dilaporkan turun menjadi sebesar rata-rata 170.000 barel per hari.

Hal itu juga tergambar dari pemaparan Presiden Direktur PT CPI Albert Simanjuntak saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, tahun lalu. CPI menilai Blok Rokan sudah tidak ekonomis. Bahkan sudah dilakukan pemilahan sumur produktif dan tidak. Sumur minyak yang tidak produktif mulai ditinggalkan. Tujuannya meminimalisir downtime CPI.

Kendati belakangan dibantah Manager Corporate Communications PT CPI Sonitha Poernomo, tapi tak diragukan, bahwa cadangan minyak Blok Rokan memang terus menipis. Sonitha menyebut, pada tahun 2018, PT CPI ikut mengajukan proposal perpanjangan Kontrak Kerja Sama (KKS) Rokan kepada Pemerintah Indonesia. Namun, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunjuk Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai pengelola berikutnya.