PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemprov Riau telah menerima berkas perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini dari pemerintah pusat. Sebanyak 279 formasi disetujui untuk Pemprov Riau, di mana yang terbanyak adalah tenaga pendidikan 170 formasi, tenaga teknis 87 dan 22 orang tenaga kesehatan. Setelah Pemprov, beberapa kabupaten/kota pun ikut mengungkapkan ke publik berapa kuota yang disetujui pusat. Seperti halnya Pemprov Riau, rata-rata kuota yang disetujui jauh menyusut dari yang diusulkan.
Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengusulkan 400 kuota. Namun, hanya 260 kuota yang disetujui pusat. BKPP Kuansing menilai dengan jumlah tersebut sudah termasuk banyak.
"Kalau dilihat dari permintaan sebelumnya, memang kuotanya 400, tapi kan itu sudah tergabung dengan P3K. Sekarang diberi jatah 260 untuk CPNS, sedangkan jatah CPNS dari usulan kan hanya 30 persen. Berarti tidak sampai 200. Nah, sekarang 260. Berarti, secara persentase bertambah," ujar Kepala Bidang Administrasi, Iwan Susandra.
Sampai kemarin siang, BKPP Kuansing belum bisa merincikan 260 formasi tersebut. Baik untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis. "Kalau jumlah formasinya belum bisa disampaikan. Kami tunggu Pak Sekda dulu," ujar Iwan.
Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dumai mendapatkan 134 formasi CPNS dari 179 formasi terakhir yang diusulkan.
"Diestujui 134 formasi. Jadi sekitar 45 formasi yang ditolak. Kami sedang menyusun data untuk melaporkan ke Wali Kota Dumai," ujar Kepala BKPSDM, Eri Nasrizal, Senin (21/10).
Ia belum bisa menjelaskan rincian secara total formasi CPNS yang di dapatkan Dumai. "Tapi didominasi tenaga pendidik, kemudian tenaga teknis, kesehatan, dan dokter umum," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini pihak masih menunggu juknis dari Kemen PAN-RB untuk proses penerimaan CPNS, diperkirakan.
"Kan nanti semua diumumkan. Kami juga akan umumkan di website resmi BKPSMD Kota Dumai," tuturnya.
Sementara Kabaupaten Siak mendapat 125 formasi. Dengan rincian tenaga pendidikan 55, tenaga kesehatan 37 dan tenaga teknis 33 . Kepala BKPSDM Siak Wan Abdul Razak ketika dikonfermasi mrmbenarkan telah diterima perekrutan formasi CPNS dari Kementerian PAN-RB.
"Siak dapat formasi 125 dengan dari Kemendagri yakni tenaga pendidik sebanyak 55, tenaga kesehatan 37 dan tenaga teknis 33," ujar Wan Abdul Razak.
Pemkab Pelalawan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) memastikan telah menerima surat resmi jumlah kuota penerimaan seleksi CPNS tahun ini dari Kementerian PAN-RB.
"Ya, surat resmi jumlah kuota penerimaan seleksi CPNS tahun 2019 ini telah kita terima dari Kementerian PAN-RB pada Jumat (18/10) l alu. Dan surat tersebut telah kami serahkan kepada Bapak Bupati Pelalawan HM Harris," terang Kepala BKP2D Pelalawan Edi Suriandi didampingi Kabid Formasi dan Mutasi BKP2D Kabupaten Pelalawan Alfi kepada Riau Pos, Senin (21/10) kemarin di ruang kerjanya.
Disinggung terkait jumlah kuota CPNS tersebut, mantan Kepala Inspektorat Pelalawan ini mengatakan, bahwa jumlah kuota CPNS Pelalawan yang diberikan oleh Kemenpan-RB sebanyak 111 formasi. Dan kuota formasi yang disetujui pemerintah pusat ini, mengalami penyusutan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pihaknya sebanyak 605 formasi. Sedangkan kuota formasi CPNS Pelalawan tahun 2018 sebanyak 257 formasi.
Sementara itu Kepulauan Meranti kuota yang disetujui pusat sebanyak 121 formasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis mengatakan, sebelumnya pihaknya mengusulkan lebih dari seribu. Kemudian setelah dievaluasi, usulan tahap kedua sebanyak 200 formasi diusulkan, namun yang disetujui 121 formasi.
"Berdasarkan keputusan Kemenpan dan RB Tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan kuota formasi CPNS tahun ini sebanyak 121. Jumlahnya lebih sedikit dari kuota yang kami usulkan sebanyak 200 formasi," ungkap Yulian.
Dinilai Ada Kekeliruan
Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) belum mengumumkan jumlah kuota penerimaan CPNS tahun 2019. Karena, kuato yang disetujui dan diberika BKN dinilai ada kejanggalan dan perlu diperbaiki. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhu Ir H Hendrizal Msi ketika dikonfirmasi Riau Pos tentang jumlah kuoto penerimaan CPNS tahun ini, Senin (21/10).
"Kami juga sudah mengetahui jumlah kuota CPNS yang bakal diterima tahun ini dari BKN. Namun sepertinya ada kekeliruan," ujarnya.
Sehingga dengan adanya kejanggalan dan kekeliruan tersebut, kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Inhu diminta berangkat ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi hingga perbaikan. “Selasa (22/10), Kepala BKP2D berangkat ke Pekanbaru dan langsung ke Jakarta menemui BKN,” terangnya.(hsb/wik/amn/wir/yas/kas)