Prabowo Menhan, Gerindra Dapat 2 Kursi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — PARTAI Gerindra akhirnya masuk ke koalisi pemerintah. Sebagai timbal baliknya, partai berlambang Garuda itu akan mendapat jatah menteri. Bersama koleganya Edhy Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima mandat langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

"Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau. Dan saya sudah sampaikan dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu. Kali diminta dan kami siap membantu," ujarnya usai pertemuan.

Meski tidak mengatakan secara terang, Prabowo mengatakan dirinya diminta untuk membantu Presiden di sektor pertahanan. "Beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta beliau di bidang pertahanan," imbuhnya. 

Dengan clue tersebut, besar kemungkinan Prabowo bakal menempati posisi Menteri Pertahanan. Bahkan, lanjut dia, Presiden telah memberi sejumlah arahan terkait visi bidang pertahanan ke depannya. Dan Prabowo siap menanggung tugas tersebut. 

"Saya akan bekerja serius untuk mencapai sasaran-sasaran yang dibutuhkan," imbuhnya.

Saat disinggung soal nasib Edhy Prabowo, mantan Danjen Kopassus itu enggan membocorkan. Menurut dia, kepastiannya akan disampaikan pada hari Rabu (23/10). Namun dia mengisyaratkan jika partainya mendapat jatah dua menteri. 

"Yang dipanggil dua jadi berapa?," kata dia lalu beranjak pergi.

Selama ini, kans masuknya Edhy Prabowo sendiri sudah santer terdengar setelah komunikasi politik Prabowo dengan Jokowi berlangsung. Mantan Ketua Komisi IV DPR itu disebut-sebut meminta posisi Menteri Pertanian.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai masuknya Prabowo sebagai menteri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sosok yang diundang Jokowi ke istana merupakan hasil pembahasan antara para ketua umum partai koalisi dengan presiden. 

"Seluruh ketum partai sudah diajak bicara dan berdiskusi," terang dia di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat kemarin.

Namun, Jokowi juga mempunyai hak prerogratif dalam menentukan nama. Pihaknya menghormati nama yang ditetapkan Jokowi. Sebab, presiden lah yang mengambil keputusan dan menentukan pergerakan kemajuan Indonesia ke depan. Jokowi sudah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi dan menjadi pembantu presiden.