Suku Amazon: Jika Pindahkan Paksa Kami, Akan Ada Pertumpahan Darah

BRASILIA (RIAUPOS.CO) – Kondisi di Kota Novo Progresso masih belum stabil. Para penduduk asli Amazon masih bertahan memblokade jalan yang telah mereka tutup sejak Senin lalu, sebagai bagian dari tuntutan kepada Pemerintah BraZil untuk membantu mereka menghadapi pandemi Covid-19.

Meski masih bertahan memblokade dengan ban dan dilengkapi berbagai senjata tradisional, para anggota suku Kayapo Mekranoti ini sudah memberlakukan buka-tutup bagi truk yang akan melewati jalan BR-163 tersebut selama dua hari terakhir.

Jalan tersebut merupakan jalan utama penghubung pusat pertanian di bagian barat-tengah Brazil ke pelabuhan Sungai Amazon.

Blokade tersebut menyebabkan macet panjang truk-truk yang mengangkut jagung juga kedelai di luar Kota Novo Progresso, Negara Bagian Para. Namun mereka menjamin bahwa keputusan buka-tutup akses itu tak akan bertahan lama.

"Kami akan tetap di sini hingga pemerintah mengirimkan perwakilannya untuk bicara kepada kami," kata salah satu pemimpin mereka, Mudjere Kayapo.

Seorang hakim federal telah memerintahkan para pengunjuk rasa untuk mundur, dengan alasan telah menyebabkan kerusakan ekonomi.

Hakim tersebut menolak negosiasi pada Rabu, dan telah memerintahkan polisi federal untuk memindahkan secara paksa penduduk asli tersebut bila menolak mundur.

Suku Kayapo Mekranoti memperingatkan bahwa keputusan itu bisa berujung petaka kekerasan.

"Kami tak ingin bertarung. Namun kami tak akan menerima tentara atau polisi yang datang ke sini dan memindahkan kami secara paksa," kata mereka dalam sebuah surat kepada kantor pemerintah untuk urusan penduduk asli, FUNAI.

"Bila itu terjadi, akan ada pertumpahan darah di atas aspal," lanjutnya.

Mengenakan hiasan kepala dari bulu dan tubuh berhias cat, para pengunjuk rasa membakar sebuah surat dari FUNAI yang menolak sejumlah permintaan mereka dan meminta mereka untuk bersabar.

Suku Kayapo Mekranoti menuntut pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro untuk mengeluarkan uang yang mereka sebut sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan akibat keberadaan jalan raya yang melalui wilayah mereka.

Mereka juga ingin dana tersebut digunakan untuk memerangi penambangan ilegal, penggundulan hutan, dan pandemi virus corona yang menyerang masyarakat adat di wilayah itu.

Brasil tercatat sebagai negara terbesar kedua untuk angka kematian tertinggi akibat Covid-19 setelah Amerika Serikat.

Menurut data Asosiasi Masyarakat Asli Brazil (APIB), sebanyak 26 ribu masyarakat asli Brazil telah terinfeksi Covid-19 dan 690 di antaranya meninggal dunia.

"Hak kami telah dilanggar," kata seorang pengunjuk rasa.

"Kesehatan orang asli semakin rentan dari hari ke hari. Kami di sini untuk membela Amazon dan melindungi wilayah kami. Namun Pemerintah ingin membuka lahan adat untuk proyek ilegal, penambangan liar, pembalakan, dan peternakan." lanjutnya.

Sumber: AFP/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun