Dana Honorer K2 Diminta Pertanggungjawabannya, Buntut Perseteruan

JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Koordinator Honorer K2 Indonesia Edy Kurniadi alias Bhimma meminta para pengurus forum tidak usah saling sikut.

Pengurus Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) harusnya legawa bila ada anggotanya yang ingin bergabung dalam musyawarah nasional (Munas) honorer K2 Indonesia di Linggarjati pada 26-27 Juli mendatang.

“Aduh, harusnya Ibu Nur Baitih dan pengurus PHK2I lainnya juga mikir sudah berapa miliar dana yang dikeluarkan teman-teman honorer K2 Indonesia selama mengikuti perjuangan di FHK2I?,” kata Bhimma kepada JPNN, Kamis (18/7).

Pernyataan Bhimma menanggapi pernyataan Nur Baitih yang membeber perjuangan para pengurus forum.

Sebelum berganti nama PHK2I, FHK2I (Forum Honorer K2 Indonesia) jadi wadah perjuangan honorer K2.

“Mana pertanggungjawaban secara organisasinya? Ayo, kalai mau buka-bukaan saya buka semuanya ke publik. Bagaimana lingkaran di pengurus PHK2I itu?,” sambungnya.

Dia meminta Ketuk PHK2I Titi Purwaningsih, Nur Baitih, dan pengurus lainnya tidak melarang hak seseorang dalam menentukan sikapnya. Berkumpul, berserikat, dan berorganisasi itu dilindungi undang-undang.

“Ibu Nur Baitih yang terhormat, sudah berapa banyak pengurus PHK2I yang dipropagandakan oleh anda? Tujuan pembentukan wadah baru honorer K2 karena mosi ketidakpercayaan terhadap pimpinan PHK2I selama menjalankan amanah perjuangannya. Inkonsisten dalam menentukan sikapnya. Kemarin A, sekarang B, besok C, dan seterusnya,” bebernya

Dia menegaskan, kebijakan pemerintah yang menyediakan solusi dengan formula PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bukan hasil dari PHK2I. Namun hasil dari lobi Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi dengan pemerintah.

“Sudahlah jangan jadikan forum sebagai alat untuk memanfaatkan teman-teman honorer K2 Indonesia. Sudah banyak dosa kita di dunia. Masa mau ditambah dosa lagi dengan mengisap darah temannya sendiri,” tutupnya. (esy)

Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina