Pansel Tidak Ingin Pimpinan KPK Berpaham Radikal dan Disokong Kartel

JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Yenti Ganarsih, menyebut pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertujuan agar para pimpinan lembaga antirasuah terhindar dari paham radikalisme.

Yenti menjelaskan bahwa pelibatan BNPT dilakukan karena adanya pemahaman psikologi bagaimana kecenderungan seseorang bisa terpapar radikalisme. Di sisi lain, melihat keadaan di Indonesia dan berbagai dinamika yang terjadi terkait radikalisme.

"Artinya, pansel tidak mau kecolongan. Ada yang kecenderungannya ke sana, tapi tentu saja penilaiannya menggunakan data BNPT, secara psikologis klinis," ucap Yenti di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/6).

Selain itu, pelibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan tracking terhadap para kandidat capim KPK, tidak hanya untuk mengetahui apakah seseorang pengguna narkoba atau tidak.

"Mungkin saja, yangbersangkutan apakah berkaitan dengan sindikat-sindikat narkotika. Itu juga penting, karena di beberapa
negara, itu hal yang sama dalam pemilihan apa pun," terangnya.

Anggota Pansel, Hamdi Moelok menambahkan, pelibatan BNPT penting untuk mendalami informasi ideologi radikal dari kiri dan kanan yang membahayakan ideologi negara, Pancasila.

"Memang satu-satunya badan di Indonesia yang punya otoritas untuk punya seluruh data, terutama tentang mapping, tentang seluruh keterkaitan ideologi-ideologi radikal itu adanya di BNPT," tambahnya.

Dalam tahapan seleksi capim KPK, seluruh kandidat tidak akan luput dari tracking BNPT. Pansel menerapkan perlakuan sama untuk semua calon siapa pun dia untuk memastikan tidak terpapar ideologi radikal.(fat)