JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercatat sudah memimpin Jakarta genap 2 tahun pada 16 Oktober 2019. Dalam kesempatan ini, Anies mengungkit kerhasilan dalam beberapa program. Salah satunya rumah DP 0 rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur.
Anies menilai program tersebut disambut antusias oleh masyarakat ibu kota. Pada tahap pertama 28 Juli 2019, tercatat 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama dari 2.359 pendaftar. Oleh karena itu, Pemprov DKI membuka kembali pendaftaran gelombang kedua pada 7 Agustus 2019 dan hingga saat ini masih membuka pendaftaran untuk penduduk dengan KTP DKI Jakarta yang berminat.
Sampai dengan hari ini, 780 unit hunian telah selesai dibangun di atas lahan seluas 5.686 meter persegi. Bangunan 21 lantai itu berdiri dengan tiga yang berbeda-beda. Pertama, tipe studio, berjumlah 240 unit dengan harga Rp184,8 juta-Rp195,5 juta. Kedua, tipe satu kamar, berjumlah 180 unit dengan harga Rp210,7 juta-Rp213,4 juta. Ketiga, tipe dua kamar, berjumlah 360 unit dengan harga Rp304,9 juta – Rp310,6 juta.
Dengan program Solusi Rumah Warga (Samawa) ini, warga Jakarta menengah ke bawah bisa memiliki rumah yang cicilannya relatif terjangkau, tanpa harus membayar uang muka. Hingga Oktober 2019, 78 kepala keluarga juga sudah melakukan akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sedangkan 64 kepala keluarga telah serah terima kunci dan siap menghuni rumah barunya.
"Jadi program ini bukan sekadar menyediakan rumah hari ini. Bukan sekadar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang, membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini," kata Anies di Jakarta, Selasa (15/10).
Rumah DP 0 rupiah ini juga dilengkapi dengan akses bus Transjakarta yang sudah beroperasi sejak 28 Juni 2019. Untuk tahap selanjutnya, 900 unit rumah DP 0 rupiah akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 2,8 hektare, pada akhir 2019. Sedangkan rumah DP 0 rupiah di Pulogebang, Jakarta Timur, seluas 4 hektare, pada awal 2020.
Untuk pembangunan di Cilangkap dan Pulogebang, Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI mencapai Rp800 miliar. Angka tersebut naik dari 2018 yang mencapai Rp500 miliar.
Anies menjelaskan, banyak pemohon yang lolos tahap pemeriksaan dokumen, tapi saat tahap permohonan Kredit Perumahan Rakyat tidak disetujui Bank DKI. Karena pola pengelolaan keuangan pemohon dianghap kurang sehat, seperti menanggung beberapa kredit pinjaman dalam jumlah cukup besar, sehingga akan sulit untuk mencicil KPR.
Bila telah menghuni rumah DP 0 rupiah, penghuni dilarang menyewakan atau menjual kediamannya kepada orang lain.
"Sanksinya tidak akan ada lagi pakai surat peringatan, bisa langsung dicabut subsidinya dan (penghuni) diminta keluar," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Sudriyanto.
Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi