Tiga Kabupaten/Kota di Sumbar Daerah Hijau

PADANG (RIAUPOS.CO) — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menekankan, tugas besar saat ini adalah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 melalui local transmission atau penyebaran lokal di Sumbar. Penanganan Covid-19 secara umum sejauh ini dinilai sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Meskipun hingga kini masih ada peningkatan kasus positif Covid-19 di Sumbar.

"Kita sudah melakukan penanganan dengan baik. Sebentar lagi kita memasuki fase puncak dan setelah itu diharapkan terus turun," ujar Irwan usai rapat koordinasi bersama kepala Dinas Kesehatan se- Sumbar di ruang kerja kantor gubernur melalui video conference, kemarin.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas beberapa poin yang berhubungan dengan perkembangan virus Covid-19, serta upaya dan usaha yang dilakukan untuk mencari memutus rantai penularan virus Covid-19 di Sumbar.

Irwan mengaku optimistis kurva kasus Covid-19 di Sumbar bisa segera selesai dalam waktu dekat ini. Hal yang membuat optimis adalah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 3 daerah yang negatif kasus Covid-19 atau menjadi zona hijau yaitu Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok.

Untuk Kota Padang, saat ini masih berjuang memutus kasus penyebaran Covid-19 dari berbagai klaster. Dari sekitar 15 sampai 16 klaster, sudah ada 8 klaster yang putus kasus penyebarannya. "Untuk itu Pemprov Sumbar melalui Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota bisa bergerak cepat melakukan pemeriksaan massif kepada para warganya," ungkapnya.

Klaster-klaster penyebaran Covid-19 di kabupaten/ kota lain, kata Irwan, juga saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan. Menurutnya, laju penyebaran Covid-19 di Sumbar berhasil ditekan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemeriksaan secara massif.

"Walaupun ada peningkatan kasus positif di Sumbar. Ini berarti ditemukan orang-orang yang berpotensi menularkan sehingga bisa diputus mata rantai Covid-19 ini," jelasnya.

Menurut Irwan, jika ada daerah yang pelit atau tidak mau mengirim tes swab-nya ke Laboratarium FK Unand Padang, berarti kepala daerahnya sosok yang jahat. Karena ingin daerahnya zero positif Covid-19, sehingga kepala daerah enggan mengirim tes swab, serta melakukan tracking terhadap warganya. Padahal, seluruh pembiayaan tes swab menjadi tanggung jawab Pemprov Sumbar. "Kok masih ada kepala daerahnya enggan periksa swab," katanya.

Ia menambahkan, jalan pikiran kepala daerah itu, harus diluruskan oleh kepala dinas kesehatan. Sebab, jika dibiarkan, wabah virus corona di daerah tersebut bakal banyak merenggut nyawa masyarakat, karena penanganannya sudah terlambat.

Karena itu, ia mengajak seluruh kadiskes seluruh daerah di Sumbar, harus proaktif dalam melakulan tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kasus positif Covid-19 sambil diambil tes swab mereka. "Saya perintahkan kepala dinas kesehatan harus mampu meluruskan jalan pikiran kepala daerah yang tak benar itu," tegasnya.

Lebih lanjut Irwan berharap prediksi puncak penyebaran virus Covid-19 di Sumbar akan memasuki puncak pada akhir bulan ini sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya.

"Kita tetap berpegang pada Permenhub 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri 1441 Hijriah, dan kriteria pembatasan perjalanan untuk percepatan penanganan Covid-19," ungkapnya.

Kemudian, dalam rapat koordinasi tersebut, Irwan mengapresiasi daerah yang berhasil menekan angka penularan bahkan yang berhasil menihilkan kasus positif Covid-19. Menurutnya, daerah tersebut sukses melakukan tracking, isolasi dan memutus mata rantai penularan Covid-19.

Saat ini ada beberapa klaster penularan yang masih berlanjut di Sumbar. Seperti klaster Pasar Raya Padang, klaster Payakumbuh dan RSUD Padangpanjang. Irwan berharap daerah-daerah tersebut dapat melakukan tracking dan isolasi agar angka penularan tidak lagi bertambah.

Sumber: Padang Ekspres
Editor: Rinaldi