JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan surat edaran (SE) yang mengimbau agar mahasiswa tidak melakukan aksi demonstrasi. Sebab, masih dalam masa pandemi Covid-19.
Terkait hal itu, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian pun menyesalkan SE tersebut. Pihaknya menilai itu menyalahi prinsip kebijakan akademik. Padahal kebebasan menyampaikan aspirasi tidak dapat dilakukan pembatasan.
“Lembaga pendidikan tinggi melaksanakan fungsinya dengan dicampuri oleh kekuasaan di luar dan tidak ada kebebasan seseorang untuk mengemukakan pendapat tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri,” ucap dia dalam pernyataan sikap kepada wartawan, Selasa (13/10).
Adapun, himbauan ini menunjukkan bahwa Kemendikbud kembali mengkooptasi institusi yang berada di bawah naungannya. Dalam hal ini ekspansi kekuasaan yang dominan di kehidupan kampus akan berujung politisasi yang menghambat perwujudan nilai dan prinsip fundamental dalam demokratisasi kampus.
''Surat imbauan Kemendikbud atas UU Omnibus Law Cipta Kerja semakin menambah daftar panjang pengekangan dan pembungkaman civitas akademika,” tuturnya.
Maka dari itu, dia meminta agar SE tersebut dicabut. Sebab, penyampaian pendapat adalah hak seluruh warga negara.
“Kebebasan akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan berpendapat, sehingga negara ataupun institusi perguruan tinggi wajib melindungi dan menghargainya,” pungkas dia.
Sebelumnya, Kemendikbud dalam Surat Edaran Nomor 1035/E/KM/2020 berisikan himbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Ciptaker tertanggal 9 Oktober, meminta agar mahasiswa dan mahasiswi tidak turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Pasalnya, kondisi Covid-19 masih belum mereda.
“Mengimbau para mahasiswa/mahasiswi untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/mahasiswi di masa pandemi ini,” ucap Dirjen Dikti Nizam dalam SE tersebut.
Sumber: Jawapos.com
Editor: E Sulaiman
Setelah pembahasan panjang, DPRD Inhil resmi mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2,05 triliun dalam…
Komunitas Anthracite Bicycle Community Sawahlunto memastikan keikutsertaan lima goweser dalam ajang Riau Pos Fun Bike…
Harga cabai dan bawang di Pasar Selasa Tuah Karya Panam terpantau menurun. Pedagang menyebut fluktuasi…
Komunitas SeSuKa Bike Koto Gasib-Siak memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 sebagai ajang silaturahmi…
Komisi I DPRD Pekanbaru menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP dan mendesak penegakan perda terhadap usaha…
Polresta Pekanbaru mengungkap berbagai kasus viral, mulai vandalisme TMP, geng motor, curanmor lintas provinsi hingga…