Belum Ada Kepastian Tanggal, Perlu Persiapan Teknis

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kabar bakal dibukanya penerbangan umrah dari Indonesia disambut antusias masyarakat Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan sampai saat ini belum ada kepastian tanggalnya. Sebelum benar-benar dibuka, perlu persiapan teknis penyelenggaraan umrah di dalam maupun di luar negeri.

Hilman mengatakan status saat ini bisa dikatakan Pemerintah Arab Saudi baru memberikan sinyal lampu hijau. "Bahwa jamaah umrah Indonesia in sya Allah bisa ke sana," katanya, kemarin (10/10). 

Sambil menunggu kepastian kapan pintu pengiriman jamaah umrah dibuka, dia mengatakan perlu adanya persiapan teknis di Indonesia maupun di Arab Saudi. Persiapan di dalam negeri misalnya bagaimana mengatur proses pemberangkatan jamaah mulai dari rumah hingga masuk di dalam pesawat. Termasuk juga panduan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19, layanan pengujian PCR, karantina, dan lainnya. Persiapan di dalam negeri ini penting supaya calon jamaah umrah yang akan terbang benar-benar clean dan clear.

"Kemudian juga proses di sana (Arab Saudi, red) masih menunggu teknis dari Saudi," katanya. 

Di antaranya adalah integrasi data vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Pemerinth Indonesia dengan sistem milik Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Harapannya data vaksinasi Covid-19 yang ada di aplikasi Peduli Lindungi bisa terintegrasi dengan sistem data milik Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Hilman proses integrasi sistem ini masih berproses sampai saat ini. Pada intinya dia menegaskan Kemenag masih menunggu informasi lebih lanjut dari Pemerintah Saudi. Termasuk juga pengaturan soal kuota jamaah umrah apakah dibatasi atau tidak. Jika nanti sudah ada keputusan dan informasi yang utuh dari Arab Saudi, akan langsung diinformasikan kepada masyarakat khususnya calon jamaah umrah.

Hilman mengungkapkan saat ini tiga kementerian sedang bersinergi menyiapkan teknis pemberangkatan umrah. Selain Kemenag juga ada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sinergi tiga kementerian ini penting supaya penyelenggaraan umrah berjalan lancar.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, perlu dibuat pengaturan penyelenggaraan umrah. Supaya jamaah tetap dalam nuansa aman dan nyaman. "Tugas kami di pemerintah memberikan keamanan untuk jamaah kita," ujarnya.

Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Ampuh) Wawan Suhada menegaskan bahwa umrah sampai saat ini masih belum dibuka. Untuk itu dia meminta kepada travel anggotanya untuk bisa menahan diri. "Jangan tergesa-gesa dalam melakukan publikasi harga paket umrah," katanya. Sebab sampai saat ini komponen pelayanan umrah belum bisa ditentukan harganya.

Wawan juga menyampaikan Pemerintah Indonesia supaya antisipatif dan responsif terhadap syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Saudi. Sehingga bisa mencegah terjadinya karantina lima hari. Baginya karantina lima hari ini masih bisa dinegosiasikan supaya tidak perlu dilakukan. Apalagi jamaah yang bakal berangkat umrah sudah dipastikan dalam kondisi sehat.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, dibukanya kesempatan umrah ini terjadi setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik di level menlu, menteri kesehatan, dan menteri agama antar kedua negara. Ia sendiri terakhir bertemu dengan Menlu Saudi pada pertemuan PBB di New York bulan lalu. Selain itu, keputusan ini tak lepas dari perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin baik. 

"Komite khusus di Saudi pun kini sedang bekerja guna meminimalisir segala hambatan tidak dapatnya jamaah umrah Indonesia  untuk melakukan ibadah umrah," ujarnya.