7 Persen Masyarakat Tetap Ngotot Mudik

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kebijakan pemerintah untuk melarang masyarakat melakukan mudik Idulfitri 1442 H diyakini bisa menekan angka kasus positif Covid-19. Namun larangan mudik tersebut harus diikuti dengan kesadaran penuh seluruh lapisan masyarakat.

"Larangan mudik menjadi satu-satunya upaya saat ini untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Tak ada tawar-menawar, kebijakan pelarangan mudik ini harus diikuti masyarakat tanpa terkecuali,"ujar Ketua Satgas Penanganan Covid Doni Monardo, Senin (10/5).

Doni memberi­kan apresiasi ma­­syarakat yang mematuhi kebija­kan pemerintah untuk meniadakan mudik lebaran. Namun di­sayang­kannya masih ada juga masyarakat yang tetap melaksanakan mudik.

"Sekitar 7 persen, masya­rakat tetap ngotot melakukan mudik. Padahal sudah jelas-jelas dilarang karena dikuatirkan akan berdampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 di tanah air,"katanya.  

Kepala Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) ini mengajak masyarakat agar menahan bersadar dan menahan diri untuk tidak mudik pada tahun ini. Apalagi dikuatirkan bila tetap mudik, akan memicu lonjakan Covid-19.

"Kami sangat mengharapkan dukungan kita semua untuk tidak mudik. Lakukan silaturahim dengan keluarga melalui virtual. Hanya itu upaya untuk mengatasi kasus aktif Covid-19,"ulasnya.

Doni mewanti-wanti agar jangan sampai angka kasus Covid-19 meningkat sehingga tingkat keterisian kamar tidur rumah sakit rujukan Covid-19 meningkat. Biasanya bila tingkat keterisian kamar tidur rumah sakit meningkat akan diikuti angka kematian akibat Covid-19.(mar)