Categories: Nasional

KPU Mau Terapkan E-Rekapitulasi di Pilkada 2020

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan penggunaaan rekapitulasi suara elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada 2020 mendatang. Rujukannya adalah dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang telah digunakan sejak Pemilu 2004.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, e-rekapitulasi masih menjadi gagasan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada.

’’Pasti ini akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi baik anggaran, personel. Karena kan personel harus dilatih untuk metode baru. Jadi bisa saja beberapa daerah mulai melakukan itu, beberapa lainnya menyusul berikutnya,’’ ujar Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2019).

‎Atas gagasan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron mendukung terobosan baru dengan menerapkan e-rekapitulasi, e-voting terhadap Pemilu yang akan datang. Karena Pemilu di luar negeri sudah menggunakan cara tersebut.

’’Jadi kita coba dengan beberapa opsi yang tentu memungkinkan Pemilu lebih efisien, efektif, jujur adil adan objektif,’’ kata Herman.

Herman mengatakan, dengan melakukan e-rekap dan e-voting, menurutnya hal tersebut bisa menghilangkan kecurangaan di masyarakat tentang dugaan kecurangan Pemilu. Sehingga KPU diharapkan berkonsentrasi untuk menerapkan e-voting, dan e-rekapitulasi tersebut.

’’Sehingga menghasilkan pemilu yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,’’ ungkapnya.

Herman menjelaskan jika sarana dan prasarana sudah mampu untuk menggunakan e-rekapitulasi. Maka akan dicoba di Pilkada 2020. Namun, jika belum siap, pihaknya tidak ingin KPU memaksakan diri menggunakan e-rekapitulasi.

’’Jadi kalau belum mampu ya jangan, tapi kalau sarana sudah siap kemampuannya sudah siap, dan siap untuk diaudit oleh siapapun secara terbuka dan kemudian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, why not?’’ tutur Herman.

Terkait dengan payung hukum, kata Herman, pihaknya nanti akan menyelaraskan dengan undang-undang yang ada, tidak hanya melalui PKPU saja. ’’Supaya juga tidak bertabrakan dengan perundangan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ katanya.(gunawanwibisono)

Sumber: Jawapos.com
Editor: Fopin A Sinaga

Redaksi

Share
Published by
Redaksi

Recent Posts

Nurul Angely Juara Pertama Bintang Radio Kabupaten Kuansing 2026

Nurul Angely dari Kecamatan Kuantan Mudik berhasil keluar sebagai juara pertama ajang Bintang Radio Kabupaten…

21 jam ago

Penerbangan di Bandara SSK II Pekanbaru Berjalan Normal di Tengah Kabut Asap

Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional SSK II Pekanbaru berjalan aman dan normal meski Kota Pekanbaru…

2 hari ago

Opening Party Honda DBL 2026 Riau Bergulir Hari Ini di Gelanggang Remaja Pekanbaru

Kompetisi basket pelajar bergengsi Honda DBL with Kopi Good Day 2026 Riau resmi bergulir mulai…

2 hari ago

Sidang Korupsi Kuansing: Sopir Zulkarnain dan Istri Suhardiman Amby Bersaksi

Persidangan kasus suap mantan Sekda Kuansing Zulkarnain mengungkap alur pembayaran angsuran Pajero Sport dan penguasaan…

2 hari ago

Kabut Asap Makin Tebal, Disdikbud Pelalawan Liburkan Tatap Muka di 8 Kecamatan

Disdikbud Kabupaten Pelalawan memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di 8 kecamatan akibat memburuknya kualitas udara…

2 hari ago

Tabrakan Beruntun 10 Mobil di Lampung Akibat Asap Tebal, 2 Orang Meninggal

Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera, Tulang Bawang, Lampung…

2 hari ago