Fahira Idris/rmol.id
JAKARTA(RIAUPOS.CO)-Anggota DPD RI Fahira Idris menyebut bahwa Jokowi juga berniat mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama. Baginya arti dari istilah itu juga belum jelas maksudnya. Dia bahkan berharap ada istilah baru yang lebih pas.
“Di Amerika sudah meninggalkan istilah radikalisme karena memang tidak pas dan menggantikanya dengan “Counter Violence Extremismâ€,†tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Selasa (5/11).
Menurut Fahira, radikalisme memang salah satu persoalan negeri ini. Tetapi masalah itu bukan yang utama. Sementara di satu sisi, dia menyayangkan narasi yang dibangun pemerintah seolah negeri akan runtuh akibat radikalisme. Sehingga isu lain misalnya ekonomi yang jadi persoalan utama menjadi kalah penting.
“Persoalan utama negeri ini adalah “radikalisme ekonomiâ€. Ancaman nyata kita itu: gejala resesi ekonomi dunia, perang dagang, dan kondisi global yang kian tak tentu,†tegasnya.
Kesiapan Indonesia harus lebih diperhatikan. Apalagi, ekonomi tanah air tidak kunjung tumbuh karena pondasi ekonomi sedang rapuh, utang yang terus meningkat, dan investasi kalah jauh dari Vietnam atau Thailand.
“Itu ancaman nyata saat ini,†sambungnya.
Pemerintah juga harusnya sadar, membesar-besarkan persoalan radikalisme sebagai persoalan utama negeri ini adalah kampanye buruk untuk ekonomi kita, karena investor pasti takut.
“Mana mau investor nanam uang di negeri ini, jika setiap hari presidennya bicara bahwa radikalisme sedang menghancurkan negeri yang dipimpinnya,†pungkasnya.
Editor:Deslina
Sumber: rmol.id
Universitas Hang Tuah Pekanbaru menggelar fun walk dalam rangka Dies Natalis ke-4 Tahun 2026 sebagai…
Sebanyak 50.681 peserta PBI JKN di Rohul yang dinonaktifkan sejak Februari 2026 mulai direaktivasi melalui…
Renovasi jembatan gantung di Tanjung Betung yang didukung Polri diharapkan memperlancar mobilitas warga dan menjadi…
PBBDD berhasil mengumpulkan 1.899 kantong darah dalam baksos donor darah di Pekanbaru, melampaui target untuk…
Insiden turis berbikini di Danau Rusa disorot tokoh adat Kampar yang mendesak pemerintah daerah memperjelas…
Satgas penertiban kabel FO telah dibentuk Pemko Pekanbaru. DPRD menunggu aksi nyata agar kota tidak…