muhammadiyah-ingin-pemerintah-yang-terbuka
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah dan seluruh instrumen di dalamnya bersungguh-sungguh mencari solusi terhadap pandemi Covid-19. Dia berharap ada kebijakan-kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif di bidang kesehatan, social, ekonomi pada 2021.
"Lebih-lebih yang berkaitan dengan pengadaan vaksin, baik dalam standar kualitas dan keamanan dan kesehatan seluruh warga bangsa maupun dalam aspek-aspek lainnya, yang memerlukan keterbukaan dan keseksamaan," ujar Haedar dalam refleksi akhir tahun 2020 yang disiarkan di YouTube Muhammadiyah Channel, Jumat (1/1).
Muhammadiyah, kata Haedar, juga siap mendukung sikap dan langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan sosialisasi agar vaksin Covid-19 dapat digunakan pada waktu yang tepat dan dilakukan secara seksama.
“Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kuncinya adalah ketulusan kejujuran transparansi dan kebersamaan dari semua pihak,” jelasnya.
Haedar juga meminta semua pihak agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan penanganan covid-19. Sebab hingga saat ini angka positif Covid-19 masih terus bertambah.
“Disiplin akan menjadi kekuatan yang paling besar bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus bersimpati dan berempati pada para tenaga kesehatan yang begitu berjuang siang dan malam bagi rumah sakit dan dipusat-pusat pelayanan Covid-19,” katanya.(jpg)
Komunitas SeSuKa Bike Koto Gasib-Siak memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 sebagai ajang silaturahmi…
Komisi I DPRD Pekanbaru menyoroti lemahnya pengawasan Satpol PP dan mendesak penegakan perda terhadap usaha…
Polresta Pekanbaru mengungkap berbagai kasus viral, mulai vandalisme TMP, geng motor, curanmor lintas provinsi hingga…
Pemko Pekanbaru menargetkan perbaikan jalan rusak lebih dari 42 kilometer tahun ini, menyasar pusat kota…
Duri Bike Community memastikan ikut Riau Pos Fun Bike 2026 dengan menurunkan 15 peserta dan…
BPR Indra Arta Indragiri Hulu memperpanjang pendaftaran rekrutmen pegawai baru hingga 26 Januari untuk menjaring…