MenPAN RB Syarifuddin saat menjelaskan soal Perpres jabatan fungsional TNI.(jpnn.com)
Secara tegas, mantan wakapolri itu membantah kekhawatiran masyarakat bahwa Perpres itu bisa menjadi pintu masuk bagi TNI ke jabatan yang diisi orang sipil. Syafruddin memastikan Kepres tersebut bukan dalam rangka kembalinya Dwi Fungsi ABRI.
“Tidak ada. Saya sudah jelaskan juga ke Pak KSP (Moeldoko, red), tidak ada pemikiran, wacana untuk menggeser masuk TNI, Polri masuk ke ranah-ranah seperti dulu. Itu sudah lewat dan tidak dibutuhkan,” ucap Syafruddin di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (2/7).
“Itu jabatan fungsional, bukan struktural. Yang sudah disetujui itu jabatan fungsional, karena memang namanya dinamika situasi, kebutuhan, tantangan global, perlu tenaga-tenaga ahli, tenaga teknis di bidangnya,” jelasnya.
Pihaknya juga memastikan posisi jabatan fungsional TNI itu tidak harus di kementerian dan lembaga (KL) yang diatur UU, tapi diutamakan di internal TNI itu sendiri.
“Jabatan fungsional yang diputuskan itu bukan harus ditempatkan di KL. itu ditempatkan di TNI yang dibutuhkan. Jadi jangan salah pengertian. Jabatan itu bukan di KL. Adapun jabatan di KL sesuai UU itu, sesuai kebutuhan dan permintaan,” tandasnya. (fat)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
Kelangkaan solar subsidi memicu antrean panjang hingga 6 jam di berbagai wilayah Riau. Masyarakat desak…
DPRD Kepulauan Meranti bakal mengesahkan dua Ranperda yang telah rampung dibahas guna mendorong capaian Indeks…
Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di Selat Sunda resmi…
Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Pekanbaru Sulastri Agung Nugroho meraih penghargaan Apresiasi Swara Cantika…
BMKG mencatat 3.227 titik panas di Sumatera dengan 71 titik berada di Riau. Peringatan dini…
Kualitas udara di Kuansing nyaris menyentuh level sangat tidak sehat. Disdikpora Kuansing memutuskan kembali menerapkan…