foto bersama: Kepala Dissos P3A Rohul Hj Sri Mulyati SSos MSi (tengah) foto bersama dengan peserta Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang tingkat Kabupaten Rohul di Hotel Sapadia Rohul, Kamis (31/10/2019). (engki prima putra/riau pos)
ROHUL (RIAUPOS.CO) — Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menyebutkan, telah berupaya melakukan pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang akan diubah menjadi Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA).
Namun keberadaan P2TP2A dinilai belum cukup untuk membendung Kasus kekerasan perempuan dan anak. Sehingga perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilakoni oleh pemerintah daerah melalui Dinsos P3A, tapi harus melibatkan peranan dari stake holder dan elemen masyarakat Rohul.
"Kita akan bentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) di Rohul. Karena didalamnya ada lembaga masyarakat dan profesi serta media yang memiliki jejaring yang luas dan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga peran lembaga itu bisa masuk langsung ke ruang lingku itu sendiri," ungkap Kepala Dissos P3A Kabupaten Rohul Hj Sri Mulyati SSos MSi didampingi Sekretaris April Liyadi SE MSi kepada wartawan, Kamis, (31/10), usai menggelar acara Sosialisasi Forum Puspa Rohul di Hotel Sapadia Rohul.
Dalam acara tersebut, dihadiri peserta yang berasal dari perwakilan lembaga profesi, pers, tokoh masyarakat, LSM, pengusaha, Tokoh Agama di Rohul. Dengan mendatangkan narasumber Ketua Puspa Lancang Kuning Riau m Adnis dan Komari HS.
Forum Puspa ini, merupakan wadah untuk menyamakan presepsi dan bekerjasama untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, diantaranya trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah , ekploitasi, kematian ibu dan anak.
Karena di dalamnya ada unsusr lembaga profesi, tokoh masyarakat, ormas dan media yang bersinergi dan memiliki jaringan yang luas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sri Mulyati mengaku, dibentuknya Forum Puspa, karena keterbatasan SDM. Sehingga dengan keterlibatan Forum ini, sangat diperlukan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "Paling tidak, ke depannya pemerataan gender sama dan tindak kekerasan menurun," katanya.
Dia berharap dengan dilaksanakan sosialisasi ini, dapat segera terbentuk Forum Puspa di Rohul. Tentunya peserta yang hadir dapat bekerjasama nantinya dalam hal pembentukan forum ini.(adv)
Pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk April 2026 dipastikan hampir…
Polisi ungkap pembunuhan di Rumbai, menantu jadi otak perampokan. Empat pelaku ditangkap setelah kabur ke…
Disbunnakkan Inhu siapkan 28 petugas awasi hewan kurban jelang Iduladha. Langkah ini untuk cegah penyebaran…
Sebanyak 182 JCH Rohul Kloter 12 diberangkatkan ke Batam. Wabup Syafaruddin Poti melepas langsung dan…
SMAN 2 Singingi raih banyak juara di FLS3N 2026. Cabang tari kreasi mengantar wakil Kuansing…
Ratusan warga Rimbopanjang bongkar median jalan karena akses U-turn terlalu jauh. Aksi ini dipicu keluhan…