honorer-k2-minta-regulasi-menjadi-pns-dan-pppk
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Hari pendidikan nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, memberikan harapan baru bagi sisa honorer K2. Mereka berharap pemerintah akan memberikan regulasi untuk pengangkatan menjadi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Di Hardiknas ini kami ingin meminta perhatian Mas Menteri Nadiem Makarim terhadap nasib guru honorer K2 dan tenaga kependidikan," kata Nunik Nugroho, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), Sabtu (1/5/2021).
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem diminta melihat secara utuh pengabdian guru honorer K2 sebagai insan pendidik. Juga tenaga kependidikan honorer K2 sebagai garda terdepan yang mendukung suksesnya layanan pendidikan.
Jika Nadiem melihat dengan hati jernih, Nunik yakin akan ada kebijakan yang memihak kepada honorer K2.
"Honorer K2 berbeda dengan honorer lainnya. Kami lahir dari produk hukum," tegasnya.
Sebanyak 390 ribu honorer K2 yang tersisa lanjutnya, telah memberikan kontribusi pada kemajuan pendidikan dan sektor lainnya. Belasan hingga puluhan tahun honorer K2 mendarmabaktikan tenaga dan pikiran hingga usia menua.
"Angkat mereka. Hargailah cucuran keringatnya, loyalitas dan dedikasinya," ujar Nunik yang juga koordinator wilayah PHK2I Jawa Tengah ini.
Secara khusus Nunik meminta agar tenaga kependidikan segera diberikan kebijakan yang sama seperti guru karena peran sertanya tidak bisa dipisahkan.
Sumber: JPNN/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
Sebanyak 58 PPPK menerima SPMT dari Kadis Kominfo Kuansing. Mereka diminta menjunjung disiplin dan segera…
Komunitas ibu-ibu LCC Duri siap meramaikan Riau Pos Fun Bike 2026 di Pekanbaru dengan mengutus…
PKL kembali marak berjualan di kawasan terlarang sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Satpol PP berjanji…
Program Makan Bergizi Gratis kembali dimulai di Pekanbaru. Pemko menargetkan 104 dapur aktif untuk melayani…
Pemkab Rohil mematangkan persiapan pengajuan Sekolah Garuda dengan menyiapkan lahan dan proposal untuk bersaing mendapatkan…
Bupati Siak melarang kepala OPD merekrut honorer baru dan fokus menyelesaikan status ribuan honorer non-database…