PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – 2023 akan mulai dilakukan Juli nanti. Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP berjanji akan memprioritaskan pemenuhan tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN), honor ketua RT/RW dan honor tenaga kesehatan (nakes).
Disampaikan Muflihun, Rabu (29/6), untuk APBD murni tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan disampaikan bulan depan. "Kami Juli ini sesuai aturan akan penyampaian KUAPPAS APBD murni 2023. Nanti di Agustus untuk (APBD, red) Perubahan 2022," jelas dia.
Dilanjutkannya, karena dirinya dipercaya menjadi Pj Wako Pekanbaru di pertengahan tahun anggaran, maka prioritas awal yang sudah ditetapkan akan diutamakan. "Saya akan komitmen dulu apa prioritas saya. Itu kita dorong dulu di APBD sesuai mekanisme yang ada," imbuhnya.
Saat dilantik oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akhir Mei lalu, Muflihun diberi tugas membereskan beberapa masalah yang saat ini terjadi di Pekanbaru. Tiga hal utama adalah, membereskan masalah sampah, banjir dan jalan rusak.
Di luar itu, Gubri juga meminta agar tukin ASN, honor ketua RT/RW dan honor nakes dibayar penuh 12 bulan. Sebelumnya, tukin dan honor ini tak pernah dibayar penuh. Rutinnya hanya 10 bulan paling banyak.
"Yang jelas sampah itu janji saya sama masyarakat. Honor RT/RW 12 bulan, tukin ASN 12 bulan. Juga posyandu, BKMT, dan nakes. Itu kemarin ada hambatan kita coba lancarkan," tegas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Riau ini.
Kepada Muflihun, Riau Pos kemudian menanyakan bagaimana dengan penyelesaian Perkantoran Tenayan Raya, dia menjawab belum dibahas. "Saya belum bahas ke sana. Yang jelas, setahun ini program saya, apa yang saya janjikan pada masyarakat itu, tentu saya akan tuntaskan," jawabnya.
Begitupun mengenai tunda bayar kegiatan dari tahun 2021. Diketahui, di akhir masa jabatan Wako-Wawako Pekanbaru Firdaus dan Ayat Cahyadi, masih ada tunda bayar sekitar Rp100 miliar lebih.
"Sudah dilaporkan ke saya. Dari audit BPK kemarin juga. Masih kami pelajari caranya bagaimana. Tapi kalau sekaligus selesai itu tidak bisa. Bohong saya kalau saya bilang sekaligus itu selesai. Kalau bisa dicicil," jelasnya.
DPRD Dukung Pj Wako
Dalam pada itu, Pemko Pekanbaru saat ini sedang fokus menyelesaikan tiga persoalan kota yang langsung dirasakan masyarakat. Sehingga untuk kelanjutan pembangunan perkantoran dinilai belum begitu penting.
Terhadap penyelesaian persoalan kota ini, di antaranya masalah sampah, banjir dan jalan rusak dinilai lebih urgent dari persoalan lainnya, yang harus menjadi prioritas Pemko Pekanbaru.
"Sebenarnya kalau kita bicara prioritas, Pj Wali Kota sekarang tentu punya gambaran-gambaran terkait mana yang jadi prioritasnya. Kalau memang analisisnya ada hal yang paling substansi yang harus dibangun terlebih dahulu, saya setuju. Arahan Gubri jelas, masalah sampah, banjir, dan jalan berlubang sudah meresahkan dan perlu perhatian serius dari yang lainnya," kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi.
Jadi mengapa penyelesaian gedung perkantoran Pemko tidak menjadi prioritas, diungkapkan Sabarudi tentu bukan berarti diabaikan, akan tetapi ada yang lebih prioritas dari yang ada. "Kita dukung untuk kepentingan masyarakat banyak," tegasnya.
Persoalan adanya pemotongan tukin pegawai sampai 50 persen, karena menyangkut kinerja, politisi PKS ini tidak sepakat dengan hal itu. Menurutnya, karena menyangkut kinerja orang, sebaiknya jangan dipotong. "Secara pribadi sudah saya sampaikan itu, untuk tukin, honor guru-guru, RT/RW, dan yang menyangkut kinerja harus diselesaikan," ujarnya.(ali/gus)