Tak Ada Bansos dari Pemko

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)  –  Warga Kota Pekanbaru yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sepertinya masih harus bersabar untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pasalnya, penyiapan bansos belum menjadi prioritas saat ini.

PPKM level 4 di Pekanbaru berlaku sejak Senin (26/7) hingga 2 Agustus nanti. Pemko Pekanbaru belum berencana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM level 4.

Tanpa bansos yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru, praktis bantuan yang didistribusikan saat ini masih berupa bantuan rutin dari  Kementerian Sosial.

"Untuk bantuan, masih dari Kemensos. Ini yang kami distribusikan dulu,” kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Rabu (28/7).

Menurutnya, sudah ada bantuan dari pemerintah pusat bagi masyarakat yang terdampak kebijakan ini. Bantuan ini merata bagi setiap kabupaten/kota. "Kami memaksimalkan dulu penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain bantuan dari Kemensos, ada pula bantuan berupa beras yang disalurkan Bulog ke masing-masing daerah sebagai bantuan selama PPKM. Alokasi beras yang disalurkan bagi masyarakat di Kota Pekanbaru mencapai 342,94 ton. Bantuan ini diberikan bagi 34.294 keluarga penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan ma sing-masing 10 kilogram beras. Kebanyakan masyarakat yang menerima beras bantuan PPKM merupakan penerima bantuan sosial tunai. Jumlah penerima mencapai 22.679 keluarga pene rima manfaat.

Penerima beras PPKM ada juga yang merupakan peserta program keluarga harapan (PKH). Jumlah penerima bantuan beras PPKM dari program ini mencapai 11.615 keluarga penerima manfaat.

Wako menyebut proses penyaluran bantuan beras secara bertahap di seluruh kecamatan. Proses penyaluran juga harus dengan protokol kesehatan. Dinas Sosial telah memverifikasi jumlah warga penerima manfaat.

Mengenai kenapa penyiapan bansos belum menjadi prioritas, Wako menyebut anggaran masih difokuskan untuk beberapa kebutuhan. Di antaranya kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan mendesak lainnya. "Satu pekan PPKM ini luar biasa kebutuhan anggarannya. Untuk mobilitas, untuk petugas tni polri, relawan dan petugas di pos-pos pengendalian, puskesmas,” urainya.

Bantu UMKM, Pemko Harus Punya Solusi

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama mendesak Pemko Pekanbaru untuk dapat memberikan solusi kepada pelaku usaha UMKM selama PPKM berlangsung hingga 2 Agustus mendatang agar tetap eksis dan ekonomi tumbuh.

"Harus ada solusi kongkrit demi UMKM tetap bisa eksis dan bangkit," kata Ginda kepada wartawan, Rabu (28/7).

Ginda juga menyarankan agar Pemko memberikan stimulus dalam bentuk apapun untuk dapat membantu pelaku UMKM. "Baik dari segi perbankan, segi stimulus ataupun yang lainnya, sampai kepada bentuk dukungan pembinaan usaha," ujarnya lagi.

Artinya, kata politisi Gerindra ini, supaya nanti ketika PPKM sudah berakhir roda perekonomian masyarakat bisa langsung menggeliat, dan ekonomi bisa jalan tanpa harus bingung-bingung lagi.

"Jadi, pas PPKM sudah selesai nanti pelaku usaha sudah bisa menggeliat lagi dengan usaha yang digelutinya," tuturnya.

Saat ini untuk diketahui dengan pembatasan yang di berlakukan, usaha masyarakat tidak lagi dapat bisa diprediksi penghasilannya. Apalagi PPKM ini sudah jalan hampit tiga pekan.

Meski ada aturan PPKM yang diterima lewat surat edaran maupun instruksi, namun di lapangan banyak yang tidak memahami isi dari aturan itu. "Pengusaha jadi takut-takut untuk membuka usahanya, takut didatangi satgas dan, takut disanksi segel," tambahnya.

Untuk itu juga, Ginda mengimbau dan mengajak kepada seluruh tempat usaha tetap patuhi aturan, dan siapkan prokes ditempat usaha, dengan menyiapkan tempat air cuci tangan, dan juga alat cek suhu tubuh.(ali/gus)