Terjadi Kemacetan di Jalur Alternatif

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Penyekatan atau penutupan ruas jalan tertentu sabagai salah satu langkah penerapan PPKM level IV di Kota Pekanbaru dikritisi. Pasalnya, penyekatan tersebut malah menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Pantauan Riau Pos, Rabu (28/7) di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya menuju RS Shafira, kemacetan terjadi hingga sepanjang satu kilometer lebih. Sejumlah pengendara roda dua nekat melintas di atas trotoar di pinggir jalan.

Akibatnya, pejalan kaki yang tengah berjalan di atas trotoar terpaksa menepi dan memberikan jalur mereka kepada pengendara motor yang tak sabar ingin keluar dari kema cetan panjang.

Yulia, salah se orang pejalan kaki mengaku kesal deng an kelakukan pengendara motor yang mengambil haknya sebagai pejalan yang seharusnya mendapatkan prioritas saat melintasi trotoar.

"Kesal kali. Kita yang punya jalan tapi motor yang pakai semua. Kami dipaksa minggir,"ujarnya, kemarin.

Dikatakan Yulia, akibat penutupan arus ke jalan layang (fly over) Jalan Jenderal  Sudirman tepatnya dari arah RS Shafira membuat tumpukan kendaraan roda empat sema kin banyak.

"Ini yang banyak bukan hanya motor. Tapi mobil sama truk BBM. Asapnya buat sesak nafas saja. Kenapa pula harus ditutup segala jalannya. Me nyusahkan rakyat kecil saja,” katanya dengan nada tinggi.

Julaiha, warga di Jalan Puyuh Mas Kecamatan Marpoyan Damai mengaku, sejak jalan protokol ditutup oleh pihak kepolisian banyak pe ngendara motor dan mobil yang melintas di jalan alternatif dan membuat kemacetan yang panjang. Bahkan saat jam sibuk kemacetan bisa terjadi hingga berjam-jam dan membuat warga setempat mengeluh karena kebisingan yang dibuat oleh pengendara. "Kami mau tutup ini jalan nanti salah pula. Masalahnya suara klakson motor dan mobil itu yang mengganggu. Apalagi kalau pas ada pengendara yang moncoba berbelok arah jadi macetnya lama,” kata dia.

Di tempat terpisah, Kasubdit Reg Ident Ditlantas Polda Riau Kompol Budi Setiono mengatakan, sesui dengan Surat Edaran Walikota Pekanbaru terkait penerapan PPKM level IV di Kota Pekanbaru dilaksanakan penyekatan terhadap sejumlah jalan protokol guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru.

Penyekatan dilakukan mulai pukul 06.00-24.00 WIB. Di mana terdapat 25 titik simpul penyekatan yang dilakukan Ditlantas Polda Riau. "Kami mengimbau masyarakat untuk di rumah saja. Dan bantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru, " tegasnya.

Tidak Ada Hubungan dengan Covid-19

Dalam pada itu, penutupan dan penyekatan sejumlah ruas jalan di Pekanbaru dinilai bukan solusi dari penyebaran Covid-19. Apalagi dilakukan saat jam sibuk pada siang hari. Kebijakan ini diminta untuk dapat dievaluasi agar tidak membuat masyarakat tambah panik.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan kepada wartawan, kemarin. Dia mengatakan, tidak ada hubungannya jalan ditutup dengan penyebaran Covid-19 di Pekanbaru. Apalagi penutupan ini tidak disertai dengan sosialisasi yang sampai kepada masyarakat menga kibatkan terjadi kemacetan, dan komplain masyarakat.

"Kami minta kepada Pemko Pekanbaru untuk mengevaluasi kebijakan ini, karena sudah tiga pekan ini PPKM, kasus meningkat terus, jadi tidak efektif juga kebijakan menutup jalan ini,"kata Ruslan.

Terbukti dari kasus positif Covid-19 terus bertambah. "Jadi apa target yang ingin dicapai dari PPKM  level 4 dan penutupan jalan ini? Yang ada masyarakat jadi marah, karena kebijakan PPKM tidak disertai dengan bantuan langsung kepada masyarakat, iya kan,"tuturnya.

Dengan kebijakan PPKM, yang menganjurkan masyarakat tidak keluar rumah dinilai harus dapat disesuai dengan kondisi saat ini. "Suruh tidur di rumah, mau makan apa rakyat?"tambahnya.

Terhadap kebijakan aturan PPKM level 4 ini juga, Ruslan minta pemko tidak hanya ikut-ikutan atau main jalankan saja perintah pusat itu.

Harus ada evaluasi menyeluruh dan melihat kondisi daerah kita yang sesungguhnya. Jangan ikut-ikutan saja, kasihan masyarakat kita, dari kebijakan PPKM level 4 ini banyak tidak berpenghasilan lagi sampai berakhir kebijakan ini,"ujarnya.

Ruslan mengatakan, harus ada kebijakan yang betul-betul menimbulkan dampak baik dari memutus rantai penyebaran virus. "Lihatlah, apa yang tidak dipatuhi oleh masyarakat, prokes sudah, vaksin sudah, pemerintah saja yang tidak siap hingga saat ini terhenti proses vaksinasi, apalagi? Kita mendukung kok upaya pemerintah, tapi harus bisa diterima oleh akal sehat lah, jangan semakin membuat hidup semakin berat,"sarannya.(yls)

Laporan PRAPTI DWI LESTARI dan AGUSTIAR, Kota