Direktur PLN Nusantara Power Tinjau UP Pekanbaru, Kaji Potensi Tambahan Pembangkit

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Konsumsi listrik nasional terus meningkat setiap tahun. Data Kementerian ESDM mencatat, sepanjang 2024 konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.411 kWh per kapita. Sementara PLN mencatatkan pertumbuhan 6,17 persen dengan total konsumsi hingga 17,78 TWh.

Menghadapi tren tersebut, PLN Nusantara Power—subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara—berkomitmen memperkuat keandalan sistem kelistrikan melalui berbagai proyek strategis. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan mengkaji potensi pengembangan pembangkit ramah lingkungan.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga (Diraga) PLN Nusantara Power, Dwi Hartono, melakukan kunjungan kerja ke Unit Pembangkitan (UP) Pekanbaru pada Sabtu (16/8). Dalam arahannya, ia meminta UP Pekanbaru memastikan kinerja dan operasional pembangkit tetap optimal.

“UP Pekanbaru punya peran penting di sistem kelistrikan Sumatra, khususnya wilayah Sumatra Bagian Tengah. Kami berharap unit ini terus beroperasi secara andal,” ujar Dwi.

Selain meninjau pembangkit utama, Dwi juga mengunjungi Unit Layanan (UL) PLTG Teluk Lembu. Ia menilai masih ada area yang berpotensi dimanfaatkan untuk penguatan sistem. “Kita akan buat kajian potensi penambahan unit pembangkit agar sistem semakin kuat,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Manager UP Pekanbaru, Arief Wicaksono, memastikan pihaknya siap menyusun kajian pemanfaatan lahan. “Kami akan menyiapkan kajian aset dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mendukung rencana penguatan sistem,” katanya.

Arief menambahkan, UP Pekanbaru juga aktif berkolaborasi dengan mitra penyedia energi primer agar siap jika ada penambahan unit pembangkit. “Kami memiliki sejumlah perusahaan mitra yang siap mendukung kebutuhan energi primer,” tambahnya.

Kunjungan ini turut dihadiri jajaran Assistant Manager, seluruh Manager Unit Layanan di lingkungan UP Pekanbaru, serta staf terkait. Agenda tersebut sekaligus bertepatan dengan periode siaga peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.