Wali Kota Pekanbaru Siapkan Penurunan Tarif Air Perumdam Tirta Siak

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Pekanbaru bersama sejumlah kementerian pusat tengah menyiapkan langkah strategis untuk menurunkan tarif air bersih dari Perumdam Tirta Siak. Langkah ini sekaligus menjadi solusi saat pemakaian air tanah mulai dilarang demi menjaga kelestarian lingkungan.

Rapat pembahasan berlangsung Selasa (24/6) di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan dari Kementerian Infrastruktur, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan, rencana pembangunan jaringan pipa dan sistem air minum Tirta Siak ini melibatkan investasi besar mencapai Rp500 miliar. Dana tersebut berasal dari hibah pemerintah pusat, APBD Kota Pekanbaru, dan suntikan dari investor swasta.

“Langkah ini kami ambil untuk menghadirkan air bersih yang layak dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sekaligus mengurangi penggunaan air tanah yang selama ini merusak lingkungan,” ujar Agung.

Ia menegaskan, air tanah tak lagi boleh digunakan secara bebas, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, penyediaan alternatif melalui Perumdam Tirta Siak menjadi prioritas. “Kita harus tegas. Air tanah memang sudah tidak boleh dipakai lagi. Maka solusinya harus disiapkan, dan tarif harus kita sesuaikan agar tidak membebani warga,” ucapnya.

Agung menekankan pentingnya pelayanan yang optimal dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Perumdam Tirta Siak. Apalagi banyak warga di perumahan masih bergantung pada air sumur.

“Kita akan pastikan tarif air dari Perumdam ini turun, tapi tetap disesuaikan dengan hasil kajian agar tidak membebani. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari pembangunan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Indra Hermawan, menambahkan bahwa kajian teknis terkait penurunan tarif sedang dilakukan. Ia memastikan bahwa tarif baru nantinya akan jauh lebih terjangkau.

“Program ini sudah lama berjalan. Sekarang difinalisasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak boleh memberatkan,” ucap Indra.