DPRD Batal Hearing Bersama Dinas PUPR

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dalam upaya  menjalankan tupoksinya, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil hearing Dinas PUPR, guna mempertanyakan soal serapan anggaran 2021, dan juga terkait penanganan banjir yang dinilai belum maksimal. Namun agenda ini terpaksa ditunda, karena Kepala Dinas PUPR berhalangan hadir.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST kepada wartawan, Senin (24/5). Disebutkannya, agenda ini sangat penting, dan ditegaskan juga DPRD harus mengetahui secara detil seperti apa informasinya, supaya dapat diketahui masyarakat secara umum kinerja dari pemerintah.

"Secara internal komisi saat ini kami maklum, tapi agenda ini juga kami jadwalkan ulang, in sha Allah pekan depan rapatnya," ujar Sigit kepada wartawan.

Disebutkan politisi Demokrat ini, agenda hearing tersebut sudah jauh-jauh hari diagendakan pihaknya, apalagi sampai saat ini persoalan banjir belum juga dapat diatasi, meski Pemko sudah punya master plan penanganan banjir tersebut.

Yang paling penting, ditambahkan Sigit, pemanggilan untuk hearing yang dilakukan adalah masalah serapan anggaran tahun 2021 yang dilakukan oleh mitranya. Sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara rinci.

"Pembangunan yang dilaksanakan PUPR itu sudah sampai berapa persentasenya, kami kan harus tahu, karena menggunakan anggaran dalam APBD Pekanbaru,"  ujarnya lagi.

Selain masalah serapan anggaran, lalu masalah penanganan banjir, juga yang ingin diketahui itu masalah perbaikan infrastruktur jalan yang masuk dalam pemetaan Pemko Pekanbaru banyak yang mengalami kerusakan, dan ini masuk ke dalam data base Pemko, dan perlu menjadi perhatian bersama untuk ditanggulangi.

"Kami menyarankan, perbaikan jalan rusak ini secepatnya direspon, termasuk masalah saluran mampet dan box culvert itu progresnya bagaimana? ," papar Sigit.

Dia juga berharap, dari kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, khusus masalah banjir yang tampak nyata di lingkungan masyarakat sudah banyak keluhan, dan menunggu action dari Pemerintah.(gus)