Diteken Gubri, Diteruskan ke Mendagri

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memberikan izin kepada Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus MT beserta rombongan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri (LN) yaitu Mesir. Wako menargetkan, akhir bulan ini bisa berangkat.

Terkait pemberian izin dari Gubri  ini disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Firdaus. Ia mengatakan, pihaknya sudah meneruskan surat izin Wako Pekanbaru beserta rombongan ke Mesir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut diteruskan setelah ditandatangani oleh Gubri Syamsuar.

"Suratnya sudah kami teruskan ke Kemendagri, bisa diteruskan karena sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur,"katanya, Kamis (24/3).

Dijelaskan Firdaus, meskipun surat izin tersebut sudah ditandatangi oleh Gubernur Riau Syamsuar, dan diteruskan ke Kemendagri, namun ditekankan Firdaus, yang berhak mengeluarkan izin perjalanan keluar negeri adalah pihak Kemendagri dan Sekretariat Negara (Setneg).

"Kami hanya meneruskan saja, yang memberikan izin atau tidak adalah pihak Kemendagri dan Setneg. Nanti balasan suratnya juga langsung dikirimkan ke Pemko Pekanbaru,"jelasnya.

Wako: In sya Allah Akhir Bulan Ini Berangkat

Dalam pada itu, Wako kepada wartawan, Kamis (24/3) pagi kembali menekankan bahwa rencana ini bukan mendadak dilakukan. "Ini sebenarnya bukan kegiatan sekarang. Sudah direncanakan dari awal, karena Covid kita tidak bisa. Sekarang dengan adanya (pelonggaran,red) di seluruh dunia, di Indonesia juga,"kata dia.

Di Indonesia disebut Wako, kementerian teknis terkait sudah memberikan kelonggaran pula untuk kegiatan tersebut. "Kami dengan undangan kedutaan Indonesia di Mesir. Kami akan ke sana setelah mendapatkan izin dari gubernur dan menteri. InsyaAllah akhir bulan ini,"imbuhnya.

Dia kemudian mengulas lagi alasan keberangkatannya ke Mesir. Jajarannya ingin mempelajari kisah sukses 10 pemuda sarjana pertanian di Mesir yang menjadikan lahan desa mereka yang tandus menjadi subur dan memberikan kesejahteraan. "Akhirnya mereka menjalankan kegiatan tersebut. Mereka tidak hanya membangun satu desa tapi juga desa lain dengan pola yang sama. Akhirnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan membangun lapangan pendidikan,"urainya.

Pekanbaru kata dia memiliki potensi mengembangkan pertanian dan juga pada dasarnya punya strategi yang sama. "Untuk ketahan pangan kita sudah mendirikan perusahaan daerah SPM (PT Sarana Pangan Madani, red). Kemudian kami juga mendorong generasi muda kita menjadikan sektor pertanian mengembangkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,"imbuhnya.

Dikatakannya lagi, Riau adalah daerah yang kaya karena memiliki banyak komoditas. "Misalnya kawasan industri tenayan. Ini hilirisasi industri pertanian , kelapa sawit. Oleh karena itu bagaimana kita dalam skala UMKM bisa. Karena itu kita ingin melihat di lapangan seperti apa,"  terangnya.

Kritikan terhadap keberangkatan ini sendiri datang dari beberapa pihak. APBD Pekanbaru yang kerap disampaikan terbatas. Contohnya pada Juli 2021 lalu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru. Kala itu dari Pemko Pekanbaru jawaban atas kondisi itu bahwa keterlambatan yang terjadi  bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Tetapi karena melakukan pergeseran anggaran dan uang yang tak ada.

Kalangan akademisi menilai secara etika, etisnya, dalam kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama lebih kurang tiga tahun, Wako tidak melakukan lawatan dengan segudang pekerjaan rumah (PR) saat ini. Ada sampah, banjir dan banyak lainnya.

Wako Pekanbaru mengaku sejak dua tahun lalu akibat pandemi Covid-19 rencana keberangkatan ini tidak diteruskan.

"Di ujung 2021 kemarin dengan Covid -19 melandai, dan komunikasi dengan duta besar Indonesia di Mesir, mereka lihat situasi di sana, sekarang sudah bisa. Maka di Februari lalu komunikasi diintensifkan,"jelasnya.(yls)

Laporan SOLEH SAPUTRA dan M ALI NURMAN, pekanbaru