Anggaran Pencegahan Karhutla di BPBD Bertambah

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menaikkan alokasikan anggaran penanggulan  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)  2020 menjadi Rp1,2 miliar. Besaran anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp700 juta dari tahun 2019. 

Demikian diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Edwar Sanger kepada Riau Pos akhir pekan lalu. Dikatakan Edwar, anggaran penanganan Karhutla tahun ini hanya sebesar Rp500 juta. "Tahun depan, kita berikan pagu anggaran penanganan karhutla sekitar Rp1,2 miliar," ungkap Edwar Sanger.

Dijelaskan Edwar, anggaran miliaran rupiah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan Karhutla. Melainkan untuk semua kegiatan yang menyangkut tentang karhutla di antaranya sosialisasi pencegahan kebakaran lahan. Lalu, pembentukan desa tangguh bencana karhutla dan lainnya. "Dengan anggaran itu, kita berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan karhutla," imbuhnya.

Ditambahkan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini, bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. "Kita berupaya untuk mendapat bantuan dari pusat, seperti selama ini kita dibantu BNPB untuk penanggulangan Karhutla," jelas Kepala BPBD Provinsi Riau.

Selain di BPBD, kata dia, anggaran penanganan dan pencegahan Karhutla juga terdapat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pempov Riau diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perkebunan dan lainnya. "Anggaran Karhutla Riau ini tidak hanya di BPBD Riau, , tapi ada di OPD lain. Nanti anggaran itu yang kita kolaborasikan untuk penanganan Karhutla," tuturnya.

Pada tahun ini, Karhutla di Provinsi Riau telah menghanguskan lahan seluas 9.713,80 hektare yang tersebar di 12 kota/kabupaten. Dampak dari kebakaran itu, kabut asap menyelimuti hampir seluruh wilayah hingga proses belajar mengajar diliburkan mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan universitas.

Tak hanya itu saja, Pemprov Riau menetapkan siaga darurat pencemaran udara. Hal ini, kualitas udara hampir seluruh wilayah Bumi Melayu berada dalam kategori level berbahaya dan berada di atas 300 Psi dalam beberapa hari lalu.(rir)