Wako Tak Berangkat Jika Gubri Tak Izinkan

PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Rencana keberangkatan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT dan rombongan ke Mesir belum mendapat izin dari Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Wako menyebutkan, jika memang tidak diizinkan Gubri, maka perjalanan ke Mesir tidak akan dilakukan. Wako mengklaim, keberangkatan itu sudah tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Wako Pekanbaru Firdaus kepada wartawan, Selasa (22/3) menyebut keberangkatan ke Mesir sendiri tak mendadak. "Ini sudah di­rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi karena ada Covid-19 saja (belum terlaksana, red)," kata dia.

Wako Pekanbaru menjelaskan, sejak dua tahun lalu akibat pandemi Covid-19 rencana keberangkatan ini tidak diteruskan. "Di ujung 2021 kemarin dengan Covid melandai, dan komunikasi dengan Duta Besar Indonesia di Mesir, mereka lihat situasi di sana, sekarang sudah bisa. Maka di Februari lalu komunikasi diintensifkan. Rencananya bulan ini (berangkat, red), "jelasnya.

Meski begitu, Wako meng­garisbawahi bahwa dia yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan mengikuti proses yang ada. "Maka izin dalam perjalanan tidak lepas dari situ. Harapan kami dinas yang ikut cuma lima atau enam dinas saja. Harapan kami kalau bisa mendapatkan izin dari gubernur kita lanjutkan. Kalau tidak ya sudah kita tidak pergi," ujarnya.

Dari kementerian terkait sendiri keberangkatan ini kata Wako Pekanbaru sudah mendapatkan lampu hijau. "Dari Jakarta izin sudah, namun kita tetap di daerah Pak Gubernur wakil pusat di daerah, itu saja.  Kalau tidak dikeluarkan izin gubernur, kita tidak berangkat. Tinggal kirim surat ke kedubes kita tidak bisa saat ini," singkatnya.

Dia menjelaskan, jajarannya ingin mempelajari kisah sukses 10 pemuda sarjana pertanian di Mesir yang menjadikan lahan desa mereka yang tandus menjadi subur dan memberikan kesejahteraan. "Akhirnya mereka menjalankan kegiatan tersebut. Mereka tidak hanya membangun satu desa tapi juga desa lain dengan pola yang sama. Akhirnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan membangun lapangan pendidikan," urainya.

Pekanbaru, kata dia memiliki potensi mengembangkan pertanian dan juga pada dasarnya punya strategi yang sama. "Untuk ketahanan pangan kita sudah mendirikan perusahaan daerah SPM (PT Sarana Pangan Madani, red). Kemudian kita juga mendorong generasi muda kita menjadikan sektor pertanian mengembangkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Dikatakannya lagi, Riau adalah daerah yang kaya karena memiliki banyak komoditas. "Misalnya Kawasan Industri Tenayan. Ini hilirisasi industri pertanian, kelapa sawit. Oleh karena itu bagaimana kita dalam skala UMKM bisa. Karena itu kita ingin melihat di lapangan seperti apa,"  terangnya.

Kritikan terhadap keberangkatan ini sendiri datang dari beberapa pihak. APBD Pekanbaru kerap disampaikan terbatas. Contohnya pada Juli 2021 lalu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran Covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko Pekanbaru.

Kala itu dari Pemko Pekanbaru jawaban atas kondisi itu bahwa keterlambatan yang terjadi bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran. Tetapi karena melakukan pergeseran anggaran dan uang yang tak ada.

Kalangan akademisi menilai secara etikanya, etisnya, dalam kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama lebih kurang tiga tahun, wako tidak melakukan lawatan dengan segudang pekerjaan rumah (PR) saat ini. Ada sampah, banjir dan banyak lainnya.(yls)

Laporan M ALI NURMAN, Pekanbaru