AGUNG NUGROHO
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Persoalan pendidikan diharapkan menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Termasuk perihal penyediaan sarana prasarana proses belajar mengajar. Terlebih dengan sistem zonasi saat ini. Di mana pada tahun lalu, ada banyak peserta didik yang terpaksa bersekolah di swasta karena kelas di sekolah negeri tidak mencukupi.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho yang membidangi persoalan pendidikan. Kata dia, pada momen pembahasan
APBD 2020 ini Dinas Pendidikan harus fokus pada penambahan ruang kelas.
"Kemaren kami kan sempat rapat, bahas persoalan ini dengan Disdik. Saya sampaikan bagaimana persoalan kekurangan kelas seperti tahun kemaren? Karena jika dilihat lebih banyak ke pengadaan alat peraga anggarannya," sebut Agung kepada Riau Pos, Rabu (20/11).
Dirincikan dia, jumlah siswa SMP negeri saat ini ada sekitar 213.864 orang. Sedangkan jumlah kelas, jika dilihat dari jumlah siswa SLTA negeri yang ada hanya berjumlah 191.438 orang saja. Maka dari itu ada kelebihan 22.426 orang. Jika dikalkulasikan 1 rombongan belajar (rombel) berisi 36 orang, maka ada 622 kelas untuk 622 rombel yang harus ditambah.
"Jika tidak ditambah dari sekarang, bagaimana 5 tahun kedepan? Semua itu tentu harus kita kalkulasikan. Sistem zonasi bagus. Karena siswa bisa merata. Tapi persoalannya apakah sarana kita sanggup? Apakah Disdik tidak ada membuat perhitungan? Jangan sampai sewaktu penerimaan peserta didik baru kewalahan," tuturnya.(nda)
Pemko Pekanbaru memastikan program berobat gratis UHC terus berlanjut dengan anggaran Rp111 miliar setelah tunggakan…
Menkeu Purbaya menyebut APBN bisa tanpa defisit, namun berisiko besar bagi ekonomi. Defisit 2025 dijaga…
DPRD Pekanbaru mendukung Satgas Penertiban Kabel FO tetap bekerja meski perda belum disahkan demi keselamatan…
Sekda Inhu menegaskan tidak ada toleransi bagi ASN yang terlibat narkoba dan mendukung penuh proses…
Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final Malaysia Open 2026 dan siap menghadapi…
Pemkab Kepulauan Meranti mulai mencairkan gaji ASN dan PPPK Januari 2026 serta tunda bayar 2024…