Anggaran PUPR Diusulkan Rp263 M, Komisi IV Sebut Tak Cukup

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berdasarkan mata anggaran di KUA-PPAS R-APBD 2025 mengajukan anggaran Rp263 miliar. Jika dilihat kondisi di lapangan, khususnya infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan pembangunan drainase, angka tersebut dipastikan tak akan bisa menanggulanginya.

Jumlah anggaran ini, disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan, perlu dilakukan penambahan. Namun tetap melihat kekuatan anggaran.

”Sebab, dari nilai tersebut, belum bisa mengcover semua jalan-jalan rusak,” kata Nurul usai memimpin dengar pendapat Komisi IV dengan Dinas PUPR Pekanbaru, Rabu (14/8). Dalam hearing tersebut hadir anggota Komisi IV di antaranya Roni Pasla, Zulfahmi, Pangkat Purba, Wan Agusti, dan Robin Edwar. Dari Dinas PUPUR hadir Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Edward Riansyah yang diwakili Sekretaris PUPR, dan para kepala bidang. Diketahui, hearing ini membahas anggaran yang diajukan Dinas PUPR dalam R-APBD Murni 2025.

Sebagaimana disampaikan PUPR dalam pemaparannya di hadapan Komisi IV, total anggaran yang diajukan Dinas PUPR Pekanbaru dalam R-APBD Murni 2025 sebesar 263 miliar. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya disiapkan untuk anggaran perbaikan jalan-jalan yang rusak di kota ini.

Jika dibandingkan dari nilai APBD Murni 2024, nilai di R-APBD 2025 turun hampir Rp60 miliar. Di APBD 2024 anggaran untuk Dinas PUPT ditetapkan Rp339 miliar.

”Sekarang diajukan di 2025 Rp263 miliar,” papar Nurul.

Meski nilai yang diajukan tahun 2025 turun, sebut Nurul Ikhsan, masih akan dipelajari lebih dalam lagi. Apa-apa saja yang menyebabkan nilainya turun.

Lebih lanjut dipaparkan, dari jumlah anggaran 2025 yang diusulkan Rp263 miliar tersebut, Komisi IV melihat ada beberapa item kegiatannya untuk kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru. Masing-masing untuk perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir.

”Kami minta porsi lebih besar untuk 2025. Untuk perbaikan jalan rusak dianggarkan Rp106 miliar, penanganan banjir Rp31 miliar, untuk anggaran OP di bidang SDA Rp14 miliar, serta anggaran OP untuk perbaikan jalan bersifat urgen Rp13 miliar,” terangnya.

Setidaknya, dorongan untuk perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir tersebut, merupakan janji wakil rakyat untuk masyarakat. Tentunya dewan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat ini semaksimal mungkin.

”Hampir setengahnya kita di prioritaskan untuk perbaikan jalan. Ada overlay, tambal sulam dan lainnya. Yang penting, bagaimana gerak cepat perbaikan jalan ini. Triwulan pertama bisa Adilaksanakan,” tegasnya. (gus)