Pelayanan Kesehatan Harus Merata

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho mengapresiasi respon Gubernur Riau Syamsuar terhadap keluhan masyarakat. Salah satunya dengan mendatangi langsung penderita kanker ganas stadium 4 maglinant neoplasm of brain bernama Sari, di Pekanbaru, Ahad (12/1) lalu.

Meski begitu, gubernur diminta agar bisa menjadikan kasus tersebut menjadi pelajaran. Karena di Provinsi Riau masih banyak masyarakat serupa Sari yang memerlukan uluran tangan pemerintah.

"Baru-baru ini kami juga mendapat laporan yang sama. Kasusnya seperti Sari tapi dia saat ini ada di Kabupaten Indragiri Hilir," sebut Agung kepada Riau Pos, Senin (13/1).

Diakui dia, layanan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum sepenuhnya berjalan maksimal. Ia mencontohkan belum adanya layanan panggilan darurat bagi masyarakat kurang mampu, bila menderita penyakit yang perlu biaya besar.

Seharusnya Pemprov bisa menghadirkan layanan tersebut ke masyarakat. Sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara menyeluruh. "Bukan hanya karena informasi yang tengah viral di media sosial baru di respons. Makanya kami minta pelayanan kesehatan itu harus merata," sebutnya.

Ia menyarankan agar dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan bisa menjalin kerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Untuk membuat sebuah hotline atau layanan pengaduan yang bisa dengan mudah diakses. Sehingga masyarakat kurang mampu tidak lagi kebingungan ketika dihadapkan dengan persoalan sejenis.

Sementara itu, Agung mempersilakan masyarakat untuk mengadu ke DPRD Riau, khususnya ke komisi V yang membidangi persoalan kesehatan.

"Silahkan laporkan ke kami. In sya Allah akan kami teruskan ke dinas terkait," tambahnya.

Ia juga sempat menyinggung program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang seharusnya bisa memberi jaminan kepada masyarakat kurang mampu.

"Program Jamkesda juga, ini kami pertanyakan. Seharusnya kan bisa meng-cover biaya berobat masyarakat. Kalau masyarakat umum atau yang mampu itu BPJS, Jamkesda itu untuk masyarakat kurang mampu. Ini seperti apa berjalannya program ini? Apakah sudah terealisasi? Kalau sudah mengapa masih ada kasus seperti Sari dan lainnya," pungkas Agung.

Dalam waktu dekat, Komisi V DPRD Riau dikatakan Agung akan memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai Jamkesda. Menurut dia, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, program tersebut harus betul-betul terintegritas dan berkelanjutan.

Apakah Jamkesda sampai saat ini masih ada untuk masyarakat kurang mampu, hal itu juga akan dipertanyakan dirinya pada saat rapat dengar pendapat nanti.(nda)