INDRA POMI
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pencapaian kerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dievaluasi. Ketiga BUMD itu adalah PDAM Tirta Siak, PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) dan PT BPR Madani Pekanbaru.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, kondisi tiga BUMD tersebut masih terfokus pada pelayanan dan penguatan modal perusahaan.
Disebutkannya, untuk Perumda Air Minum Tirta Siak melaksanakan kerja sama dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sejak 2021. Hal ini dalam rangka peningkatan pelayanan. ”Jadi dalam rencana kerja sama tersebut, kami harapkan PDAM Tirta Siak dapat memberikan deviden (keuntungan, red) pada tahun ke delapan,” ujar Indra Pomi Nasution, Rabu (10/7).
Sedangkan untuk PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) masih berorientasi pada pelayanan. PT SPP belum berorientasi pada keuntungan. Ke depan diharapkan berkontribusi.
”Untuk PT SPP belum dapat memberikan kontribusi,” sambung Indra Pomi.
Adapun PT BPR Pekanbaru Madani (Bank Pekanbaru) belum dapat memberikan kontribusi kepada daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) hingga saat ini. Sesuai ketentuan, perbankan BPR harus memenuhi modal inti terlebih dahulu.
”Pemenuhan modal tersebut dipenuhi secara bertahap dimulai tahun anggaran 2025,” ujar Indra Pomi. Pihaknya mempelajari setiap kondisi BUMD agar tidak membebani Pemko Pekanbaru. Ia juga melihat sisi pendapatan dan kerugian yang dialami perusahaan.
Pihaknya juga bakal mempelajari laporan keuangan BUMD tersebut. Ia menyebut, sudah ada manajemen yang dibentuk dalam BUMD tersebut.(ilo)
Pembangunan Tol Bukittinggi-Sicincin mulai memasuki tahap awal. Pengadaan lahan dan dampak proyek menjadi fokus pembahasan.
Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga yang diwarnai…
Keterlambatan pasokan BBM ke Pulau Bengkalis menyebabkan antrean panjang di SPBU. Warga juga mengeluhkan mahalnya…
Seekor bayi Gajah Sumatera betina lahir sehat di Taman Nasional Tesso Nilo. Kelahiran ini menambah…
Belanja pegawai Kepulauan Meranti mencapai 34,37 persen dari APBD. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius…
Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan SPMB 2026/2027 harus bebas titipan, jual beli kursi, pungli, dan penyalahgunaan…