Wako: Bus TMP Harus Beroperasi Lusa

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Aksi mogok kerja karyawan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) masih terus berlanjut hingga Senin (7/2). Kondisi ini dikeluhkan warga Kota Pekanbaru yang kesehariannya bergantung pada jasa bus TMP sebagai moda transportasi. Atas kondisi ini Wali Kota (Wako) Pekan Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat.

Pantauan Riau Pos, Senin (7/2) tampak sejumlah calon penumpang menunggu di halte bus TMP yang ada di Jalan Jendral Sudirman. Banyak dari mereka yang menunggu kedatangan bus hingga lebih dari satu jam.

Di halte depan Sukaramai Trade Center (STC), tampak belasan penumpang menunggu kedatangan bus TMP.

Salah seorang calon penumpang Fitri mengaku sangat berharap bus TMP kembali beroperasi. Ia mengaku, bus TMP sangat membantu untuk sampai ke tempat tujuan dengan harga murah.

Diakuinya, karena bus TMP tidak beroperasi, ia harus mengeluarkan dana lebih untuk bisa menuju tempat kerjanya.

"Susah kalau tidak ada bus TMP ini. Kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk bekerja. Ya semoga layanannya kembali normallah," harapanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Diana. Dirinya berharap Pemerintah Kota Pekanbaru bisa kembali membuka layanan bus TMP agar masyarakat yang selama ini bergantung hidup dari keberadaan Bus TMP itu bisa kembali menjalankan aktivitasnya.

"Kami maunya semuanya normal kembali. Memang susah kalau tidak ada bus ini. Karena tidak semua orang punya kendaraan," harapnya.

Sementara itu, di tempat terpisah salah seorang karyawan Bus TMP Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya kepada Riau Pos mengaku sudah mengalami penundaan pembayaran gaji selama tiga bulan terakhir.

Disebutkannya, pemerintah serta pihak manajemen bus TMP berjanji akan segera melakukan pembayaran tersebut. Namun, hingga awal Februari 2022 para pekerja tidak kunjung mendapatkan haknya sehingga mereka memutuskan untuk mogok kerja agar hak mereka bisa segera dibayarkan.

"Ya kalau tidak dibayarkan juga kami akan tetap mogok kerja. Karena kami sudah tidak tahu lagi mau bayar uang sekolah dan keperluan rumah tangga dari mana, kalau bukan dari gaji kami itu dibayarkan," katanya.

Wako Minta Maaf

Mogok kerja para karyawan yang menyebabkan layanan bus TMP terhenti berhari-hari, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat.

"Pada kesempatan ini saya atas nama kepala daerah, Wali Kota Pekanbaru memohon maaf pada warga Kota Pekanbaru karena dalam beberapa hari ini pelayanan TMP tidak berjalan dengan lancar dan bahkan tidak melakukan pelayanan, " kata Wako pada Riau Pos, Senin (7/2) saat dimintai tanggapan tentang mogok kerja karyawan bus TMP.

Dia menyadari, akibat dari mogok kerja karyawan TMP tersebut, mobilitas masyarakat yang biasanya memakai TMP sebagai alat transportasi menjadi terganggu.

"Sekali lagi atas nama pemerintah saya mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama yang sudah memanfaatkan TMP sebagai pilihan untuk kebutuhan layanan transportasi," imbuhnya.

Dia kemudian kembali menegaskan bahwa belum dibayarnya gaji karyawan TMP hingga memasuki bulan ketiga ini terjadi bukan karena dana yang tak tersedia. "Ini terjadi soal teknis saja. Hanya soal administrasi. Tapi berimbas pada keuangan. Bukan kita tidak punya uang, bukan kas tidak ada," tegasnya.

Dia memastikan, penyelesaian persoalan gaji karyawan TMP ini menjadi bahasan serius di jajaran Pemko Pekanbaru. "Makanya tadi rapat dua kali sama Inspektur, Asisten dan Sekda juga Komisaris Utama PT SPP (Sarana Pembangunan Pekanbaru,red,). Sudah kita berikan arahan lebih tegas, secepatnya besok atau lusa harus sudah jalan (operasional, red)," jelasnya.

Kepada Wako, Riau Pos kemudian menyampaikan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan TMP karena gaji belum dibayarkan bukan kali ini saja. Dalam dua tahun terakhir, setiap akhir tahun, yakni di akhir 2020 dan akhir 2021, mogok kerja terjadi.

Wako menjawab ini mengakui bahwa subsidi yang disiapkan Pemko Pekanbaru untuk operasional TMP tak bisa dibayar setahun penuh. "Memang, subsidi yang kita berikan setiap tahun memang tidak dapat dibayar penuh. Covid juga buat kita terbebani. Kita masih ada tunggakan untuk subsidi di 2020 dan 2021 kemarin," singkatnya.(ayi/ali/yls)

Laporan TIM RIAU POS, Kota