Demokrat Ingin Pemisahan FSR setelah Pengesahan RAPBD 2022

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Menyikapi polemik yang terjadi di tengah masyarakat, terkait saling klaim pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bengkalis antara Morrison dan Askori, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis Nur Azmi Hasyim menjelaskan bahwa perceraian politik hal yang lumrah terjadi.

"Ya, menanggapi kekisruhan tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, mengenai saling klaim pokok pikiran, perlu saya tegaskan bahwa saya tidak ingin masuk ke ranah tersebut, karena itu merupakan hak masing-masing dari anggota dan biarlah mereka yang menyelesaikannya," ujar Emi, sapaan akrabnya kepada Riau Pos, Senin (1/11).

Selanjutnya Emi juga menjelaskan soal pemisahan fraksi. Menurutnya hal tersebut lumrah dan biasa terjadi dalam politik, apalagi gabungan fraksi tersebut tidak berasal dari satu partai dan tidak adanya lagi kenyamanan dan kecocokan antar sesama anggota.

"Nah, saya lebih cenderung mengedepankan masalah waktu pemisahan. Saya mengharapkan pemisahaan Fraksi Suara Rakyat (FSR) DPRD Bengkalis dapat dilakukan setelah pembahasan dan pengesahan APBD tahun 2022. Karena, jika dilakukan sekarang, akan mengganggu proses pembahasan dan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas," ujar Emi.

Hal tersebut diakui Emi, karena dirinya sudah mendiskusikan kepada pimpinan DPRD Bengkalis, mengingat pemisahan tersebut idealnya harus melalui beberapa tahapan dan harus diparipurnakan, tidak bisa ujug-ujug berpisah begitu saja.

Menanggapi pernyataan Ketua Nasdem Bengkalis yang menyampaikan pernah menghubungi dirinya.
"Perlu saya tegaskan, hal tersebut benar. Namun, itu terjadi setelah viralnya video dan pernyataan pemisahan fraksi di media dan media sosial," ujarnya. Emi mengaku kaget, kenapa pemisahan tersebut lebih dulu diungkapkan di media, tanpa melakukan pembicaraan kepada dirinya.(jpg)

 Padahal sebelumnya sudah diinstruksikan kepada anggota dewan dari Partai  Demokrat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.

Selanjutnya  Emi juga menegaskan, terkait pemecatan tenaga ahli fraksi. Pihaknya perlu meluruskan bahwa tidak ada pecat memecat. Yang ada adalah tenaga ahli tersebut diinstruksikan untuk menarik diri mengingat kapasitas beliau sebagai fungsionaris partai Demokrat.

Terakhir Ketua Demokrat mengharapkan, permasalahan ini tidak berlarut karena masih banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang harus mendapat perhatian bersama.

"Masih banyak permasalahan yang harus menjadi perhatian dan diselesaikan anggota dewan dan kami berkomitmen untuk itu sesuai dengan tagline partai yakni Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat," ujarnya.(ksm)