Sidang Dugaan Korupsi di Diskominfotiksan Pekanbaru Dimulai

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mulai menggelar sidang kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru pada Selasa (25/3).

Dalam sidang perdana ini, tiga terdakwa dihadirkan, yaitu mantan Kepala Diskominfotiksan Pekanbaru, Raja Hendra Saputra, Kepala Bidang Infrastruktur SPBE Diskominfotiksan Pekanbaru, Kanastasia Darma Alam Damanik, serta seorang pihak swasta, Muhammad Rahman Aziz, yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh para terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp972 juta dari total anggaran Rp1,2 miliar yang dialokasikan untuk pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Diskominfotiksan Pekanbaru tahun 2023.

Sidang Berlanjut ke Tahap Pembuktian

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, ketiga terdakwa menyatakan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Niky Junismero, menjelaskan bahwa tanpa adanya eksepsi, sidang akan langsung berlanjut ke tahap pembuktian.

“Pada sidang berikutnya, JPU akan menghadirkan saksi-saksi,” ujar Niky pada Rabu (26/3).

Niky juga mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Seharusnya, pembuatan video di Diskominfotiksan menggunakan peralatan berteknologi tinggi, namun dalam praktiknya hanya menggunakan alat sederhana seperti ponsel.

Sementara itu, Muhammad Rahman Aziz, sebagai penyedia jasa dalam proyek ini, diduga telah terlibat sejak awal dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Hal ini memperkuat indikasi bahwa penyelewengan anggaran sudah dirancang sejak tahap perencanaan proyek.

Ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.