Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heriawan saat memimpin ekspose tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem terhadap kepemilikan lahan kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan di Mapolda Riau, Senin (23/6/2025).
PEKANBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Riau kembali mengungkap kasus besar yang mencederai kelestarian hutan. Seorang tokoh adat berinisial JS, yang dikenal sebagai Batin Puncak Rantau, ditangkap karena diduga terlibat dalam penjualan ilegal lahan konservasi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan.
Penangkapan JS dilakukan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Kasus ini terkuak setelah pengembangan dari tersangka sebelumnya, DY, yang lebih dulu diamankan dan kini telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengungkapkan, DY membeli lahan seluas 20 hektare dari JS, yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat miliknya seluas 113 ribu hektare. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh ahli kehutanan, klaim tersebut tidak terbukti secara hukum.
“Total luas kawasan TNTN hanya sekitar 81 ribu hektare, dan semuanya adalah kawasan konservasi yang dilindungi negara. Klaim tanah ulayat JS tidak memiliki dasar yang sah,” tegas Irjen Herry saat konferensi pers di Mapolda Riau, Senin (23/6).
Yang lebih mengejutkan, JS diduga tidak hanya menjual kepada DY, tetapi juga telah menjual dan membagikan lahan ke lebih dari 100 orang, dengan memanfaatkan statusnya sebagai pemuka adat.
“Kami sangat menghormati kearifan lokal dan hak ulayat. Tapi jika hal itu dipakai untuk membabat hutan dan menjual kawasan lindung, maka itu sudah masuk ranah kejahatan lingkungan dan kami akan bertindak tegas,” kata Kapolda.
Polda Riau, sambungnya, juga telah membentuk Satgas Khusus Penanganan Perkara Kawasan Hutan. Satgas ini akan menindaklanjuti kasus-kasus perambahan, pembakaran, dan jual beli lahan ilegal, termasuk yang melibatkan oknum aparat dan tokoh masyarakat.
“Ini bukan hanya soal satu orang. Ini bisa melibatkan jaringan lebih luas. Jadi, kami beri peringatan keras: Siapa pun yang terlibat akan diproses secara hukum, tanpa pandang bulu,” tegas Irjen Herry.
DPRD Pekanbaru mendorong Pemko menggratiskan parkir rumah sakit. Parkir dinilai memberatkan keluarga pasien dan perlu…
Revitalisasi Rumah Singgah Tuan Kadi terus berjalan tanpa mengubah struktur bangunan. Koleksi vintage ditambah untuk…
Video diduga pesta waria di THM Pekanbaru viral. Komisi I DPRD mendesak Pemko dan polisi…
Sejumlah jalan poros di Pulau Bengkalis rusak parah dan berlubang dalam. Warga mendesak Pemkab Bengkalis…
Di tengah tingginya angka kemiskinan, 280 keluarga di Kepulauan Meranti memilih mundur dari penerima bansos…
Seorang pekerja marka jalan tewas ditabrak minibus di Pekanbaru. Pengemudi yang lalai dan sempat kabur…